Isu impor senjata yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 22 September lalu, talah menimbulkan polemik di masyarakat.
Apalagi, hingga hari ini masih ada ekor dari pernyataan itu, yaitu masuknya sejumlah senjata yang dipesan oleh pihak Polri, yang kini berada di Bandara Soekarno-Hatta, yang kemudian dijaga oleh pihak TNI karena dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Kabar ini bagai membenarkan sebagian pernyataan Panglima TNI tersebut. Informasi ini kembali memunculkan ketegangan horisontal di antara jajaran TNI-Polri," ujar Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dalam pandangan Partai Demokrat tentang isu impor senjata dan ketegangan TNI-Polri, Minggu (1/10).
Demokrat menilai bahwa ketegangan TNI-Polri saat ini berada dalam tingkatan yang dapat mengganggu soliditas kedua institusi negara itu.
"Ketegangan di antara institusi yang memiliki posisi penting dalam pertahanan dan keamanan negara tersebut, dan sama-sama memiliki senjata, jelas tidak bisa dibiarkan," sambung Hinca.
Sepanjang sejarah perjalanan republik, sekali-kali memang terjadi perselisihan antara jajaran TNI dan Polri. Namun, perselisihan itu sifatnya lokal dan biasanya terjadi antara prajurit dan satuan di lapangan, sehingga dengan cepat bisa diselesaikan. Pengalaman yang lalu juga menunjukkan bahwa cepatnya penyelesaian lokal tersebut dikarenakan para pimpinan TNI dan Polri kompak.
"Sekarang, dengan ketegangan yang justru terjadi antara unsur pimpinan kedua institusi itu, setiap perselisihan yang terjadi di lapangan sekecil apapun dapat berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki," jelasnya.
Masyarakat juga prihatin dengan pernyataan dan penjelasan yang sering berbeda dan juga berubah-ubah. Seperti penjelasan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam Wiranto. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta munisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak konsisten dan berubah-ubah.
"Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah. Mana yang benar? Ditambah dengan ramainya pemberitaan di media sosial, yang nampak saling menyerang dan mendeskreditkan, terlepas mana yang "hoax" dan mana yang benar, membuat masyarakatpun ikut tegang dan saling berhadapan. Inipun
tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan," tegasnya.
Dalam keadaan seperti ini, rakyat sungguh ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap, serta bukan sepotong-sepotong. Hinca menilai kata-kata "urusan senjata sudah selesai dan tak perlu dibicarakan lagi" yang keluar dari mulut pemerintah tentu tidak memuaskan masyarakat kita.
"Selesai bagaimana? Mana yang benar dan mana yang salah? Apalagi pihak-pihak yang "bersengketa" tidak menyampaikan penjelasan secara bersama kepada masyarakat kita. Dalam era demokrasi dan
"open society", masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi
("the right to know") di negeri ini," pungkas Hinca.
[ian]
