Pengamat Intelijen dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan senjata SAGL kaliber 40mm sebanyak 280 pucuk dan amunisi granatnya sebanyak 5.932 butir yang dikirim lewat Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Padahal menurut dia, seharusnya senjata tersebut masuk lewat Bandara Halim Perdanakusuma.
"Mengapa barang tersebut mengarah ke Cengkareng, karena setahuku tidak pernah boleh diizinkan sebuah cargo membawa barang seperti itu masuk wilayah bandara sipil, tapi harus ke air force base, dalam hal ini Halim," kata Connie saat dihubungi, Minggu (1/10).
Ia menjelaskan ketika ada pesawat memasuki wilayah udara nasional sebuah negara, maka harus ada
clearance dari negara tujuan dan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak, apalagi cargo tersebut berisi bahan berbahaya seperti senjata dan lainnya yang berisiko meledak.
"Maka jelas, masuknya barang ini legal dan telah melalui proses
air clearance. Jadi sudah diketahui otoritas pemberi
air clearance kita yaitu Kemlu (Kementerian Luar Negeri), Kemhub (Kementerian Perhubungan) dan Mabes TNI," ujarnya.
Apalagi, kata Connie, ketika senjata itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta disaksikan oleh beberapa satuan baik dari TNI maupun Polri.
"Kalau BAIS bekerja betul harusnya barang itu bukan tiba di Indonesia lalu dibuat ribut, tapi sejak awal akan dibeli, akan dikirim dan akan bergerak menuju Indonesia dari
origin place barang tersebut yaitu Bulgaria sudah dapat disetop prosesnya," jelasnya.
Ia mengatakan
air clearance dikeluarkan oleh 3 (tiga) departemen lembaga yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan Mabes TNI. Maka, jangan menganggap senjata itu ilegal padahal sudah diizinkan masuk ke Indonesia.
"Loh ini berarti Mabes TNI
ngapain beri izin masuk, kalau perlu tidak usah diizinkan masuk dari awal. Tapi kalau memang tidak boleh, ya tidak begini caranya, sama sekali tidak begini caranya," katanya.
Ia menambahkan meskipun jelas barang-barang senjata itu kualifikasi militer, tapi pertanyaannya kenapa diizinkan masuk dan diberikan air clearance oleh Mabes TNI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri serta kenapa keluar APBN untuk senjata tersebut.
"Barang ini pengadaannya sudah melalui lelang umum serta sesuai APBNP 2017, keberadan materiil senjata yang datang dan berada di Gudang Bandara Soetta kalau ingin dianalisa secara jujur tentu sangat rawan dan berbahaya, baik secara politik maupun kelembagaan," demikian Connie.
[ian]
