Setelah Polri membentuk Densus Tipikor yang bertugas khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, kini giliran Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan hal serupa. Dalam waktu dekat, Kejagung akan membentuk Satgas Tipikor.
Informasi Kejagung akan membentuk Satgas Tipikor ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Kata dia, dalam rapat beberapa hari lalu, Kejagung menyetujui usulan Dewan membentuk Satgas Tipikor.
“Komisi III mendorong Kejagung untuk memperkuat kepercayaan publik dalam penanganan kasus korupsi. Ini sudah direspons Jaksa Agung dengan pembentukan Satgas. Realisasinya seperti apa nanti, akan kita lihat bagaimana kinerja Satgas Tipikor Kejagung, Densus Tipikor Polri, dan KPK dalam penanganan kasus korupsi,†ucap pentolan Gerindra ini, Jumat (29/9).
Selama ini, kata Desmond, kerja Kejagung dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi masih minim. Banyak kasus-kasus korupsi di daerah yang tak digarap dengan baik. Dengan kehadiran Satgas ini, dia berharap, penanganan kasus korupsi di Kejagung akan lebih baik.
Desmond yakin, dengan Satgas Tipikor plus Densus Tipikor Polri, penanganan korupsi di negeri ini akan semakin baik. Dia juga memastikan, dua institusi ini tidak akan bertabrakan dan tumpang tindih antara masing-masing lembaga dan juga dengan KPK.
Setelah berjalan nanti, sambung Desmond, hasil kerja Satgas Tipikor Kejagung dan Densus Tipikor Polri akan menjadi bahan evaluasi bagi DPR untuk mengevaluasi sistem hukum acara pidana di negara ini.
“Nanti akan digali kebehasilannya. Sebab, tugas Komisi III adalah evaluasi. Ini berkaitan dengan KUHAP,†jelasnya.
Dengan keberadaan Satgas Tipikor Kejagung dan Densus Tipikor Polri, tambah Desmond, masing-masing lembaga penegak hukum akan berlomba-lomba dalam pemberantasan korupsi. Dengan begitu, kasus korupsi di negeri ini bisa ditekan sekecil mungkin.
“Ini akan menjadi catatan penting dalam rangka melihat pemberantasan korupsi di tahun-tahun mendatang. Nanti kan pada akhirnya kelihatan siapa yang benar-benar kerja dan siapa yang tidak,†ucapnya.
Desmond memastikan, DPR tidak ingin mengadu Satgas Tipikor Kejagung, Densus Tipikor Polri, dan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Pembentukan itu dilakukan demi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih baik.
“Selama ini kan semua kita serahkan kepada KPK, sementara parameter bebas korupsi tidak kelihatan. Kalau mau jujur, yang kelihatan dari KPK ini kan ya OTT (operasi tangkap tangan) yang efek jeranya pun enggak ada,†demikian Desmond.
[san]
