Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) meÂminta pemerintah segera menÂgatur dan menertibkan taksi online. Mereka pun menganÂcam akan melakukan mogok secara nasional.
Ketua Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan mengatakan, Organda akan melakukan aksi mogok secara massal apabila keputusan yang ditetapkan daÂlam Rapimnas Organda tidak dihiraukan oleh pemerintah.
"Kami akan menggelar aksi stop operasi secara nasional jika tuntutan kami tidak diperhatikan pemerintah," ujarnya usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, aksi yang akan dilakukan nanti bukan berupa unjuk rasa, melainkan hanya menghentikan beroperasinya angkutan umum. Saat ini, banÂyak perusahaan angkutan umum yang dirugikan akibat tidak adilnya aturan karena taksi online bebas beroperasi tanpa harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan ke angkutan konvensional.
"Di Jakarta saja sudah ada 18 ribu taksi yang tidak lagi beropÂerasi karena tidak adanya aturan yang adil," ujarnya.
Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda Ateng Aryono mengatakan, ada empat kepuÂtusan yang dihasilkan dalam Rapimnas Organda. Pertama, mengusulkan kepada pemerinÂtah agar menyusun peraturan pengganti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26 Tahun 2017 dengan memÂpertimbangkan keberadaan kenÂdaraan yang telah memiliki izin Angkutan Sewa Khusus untuk diubah perizinannya menjadi Angkutan Taksi.
"Kami meminta dalam peÂnyusunan aturan baru nanti berdasarkan aturan dan perunÂdang-undangan yang sudah diterapkan pada taksi. Jadi, kami sepakat bahwa ciri-ciri angkutan online sama persis dengan taksi," ujar Ateng.
Kedua, Organda mengusulÂkan kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum pidana secara adil dan transparan terhadap pelaku usaha angkutan umum ilegal. Ketiga, membenÂtuk forum lalu lintas dan angkuÂtan jalan tingkat pusat.
Sedangkan, keputusan keÂempat lebih bersifat internal di tubuh Organda, yaitu mendorÂong seluruh anggota Organda di seluruh Indonesia untuk menÂingkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan Permenhub No. 46 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan BerÂmotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Permenhub No 28 Tahun 2015 tentang perubahan Permenhub No 46 Tahun 2014.
Sebelumnya, Plt Dirjen PerÂhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hindro Surahmat mengatakan, tengah menggodok peraturan baru tentang taksi onÂline dengan mengundang masuÂkan dari berbagai pihak terkait, termasuk juga dari operator-operator taksi online. "Kita ingin menyelesaikan dalam waktu sesÂingkat-singkatnya, tegas Hindro Surahmat," katanya. ***
