Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inggris: Krisis Myanmar Tak Dapat Diterima

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 19:17 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Inggris memperingatkan Myanmar bahwa krisis Rohingya merupakan sebuah tragedi yang tidak dapat diterima.

Inggris juga menekankan bahwa pemerintah Aung San Suu Kyi harus mengakhiri kekerasan dan mengangkat blokade bantuan kemanusiaan.

"Apa yang telah kita lihat di Rakhine dalam beberapa minggu terakhir adalah sebuah tragedi yang mutlak dan tidak dapat diterima," kata Mark Field, Menteri Inggris untuk Asia, pada hari Kamis (28/9) setelah melakukan kunjungan ke negara tersebut, di mana dia bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan mengunjungi Rakhine di mana konflik terjadi.


"Kami perlu menghentikan kekerasan dan semua orang yang telah melarikan diri untuk dapat kembali ke rumah mereka dengan cepat dan aman," sambungnya seperti dimuat The Guardian.

Ia juga menekankan bahwa Myanmar telah mengambil langkah maju dalam beberapa tahun terakhir.

"Namun, kekerasan dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Rakhine berisiko menggagalkan kemajuan itu," tambahnya.

Hampir setengah juta Rohingya, minoritas Muslim di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, telah melarikan diri dari tentara ke Bangladesh. Sementara pemerintah mengatakan bahwa pihaknya sedang memerangi kelompok "teroris" yang muncul. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya