Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inggris: Krisis Myanmar Tak Dapat Diterima

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 19:17 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Inggris memperingatkan Myanmar bahwa krisis Rohingya merupakan sebuah tragedi yang tidak dapat diterima.

Inggris juga menekankan bahwa pemerintah Aung San Suu Kyi harus mengakhiri kekerasan dan mengangkat blokade bantuan kemanusiaan.

"Apa yang telah kita lihat di Rakhine dalam beberapa minggu terakhir adalah sebuah tragedi yang mutlak dan tidak dapat diterima," kata Mark Field, Menteri Inggris untuk Asia, pada hari Kamis (28/9) setelah melakukan kunjungan ke negara tersebut, di mana dia bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan mengunjungi Rakhine di mana konflik terjadi.


"Kami perlu menghentikan kekerasan dan semua orang yang telah melarikan diri untuk dapat kembali ke rumah mereka dengan cepat dan aman," sambungnya seperti dimuat The Guardian.

Ia juga menekankan bahwa Myanmar telah mengambil langkah maju dalam beberapa tahun terakhir.

"Namun, kekerasan dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Rakhine berisiko menggagalkan kemajuan itu," tambahnya.

Hampir setengah juta Rohingya, minoritas Muslim di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, telah melarikan diri dari tentara ke Bangladesh. Sementara pemerintah mengatakan bahwa pihaknya sedang memerangi kelompok "teroris" yang muncul. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya