Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan telah mengancam untuk memasukkan hampir 150 perusahaan Israel dan internasional karena beroperasi di wilayah pendudukan Israel, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur al-Quds dan Dataran Tinggi Golan.
Harian Israel Haaretz, seperti dimuat ulang Press TV mengutip pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya pada Rabu (27/9) mengatakan bahwa Kepala Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad al-Hussein memberi tahu perusahaan tersebut melalui surat-surat dua minggu yang lalu.
Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan meyakinkan Hussein bahwa mereka tidak berencana untuk memperbarui kontrak mereka saat ini.
Surat tersebut mengatakan bahwa karena kegiatan perusahaan di wilayah Palestina yang diduduki, mereka mungkin ditambahkan ke daftar hitam yang disusun oleh PBB dari perusahaan "yang beroperasi bertentangan dengan hukum internasional dan bertentangan dengan resolusi PBB."
Menurut seorang diplomat barat yang tidak disebutkan namanya, lebih dari separuh perusahaan yang menerima surat tersebut adalah orang Israel, hampir 30 orang Amerika dan sisanya berasal dari Jerman, Norwegia dan Korea Selatan.
Salinan surat Hussein dilaporkan dikirim ke negara masing-masing perusahaan dan dilihat oleh kabinet Israel.
Perusahaan-perusahaan tersebut mencakup perusahaan internasional raksasa seperti Coca-Cola, TripAdvisor, Airbnb dan Caterpillar serta perusahaan-perusahaan besar Israel, termasuk raksasa farmasi Teva, perusahaan telepon nasional Bezeq, perusahaan bus Egged, perusahaan air nasional Mekorot dan dua bank terbesar rezim tersebut, Hapoalim dan Leumi.
Pada tahun 2016, Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih, dengan 32 negara mendukung dan 15 abstain, sebuah proposal oleh Otoritas Palestina dan negara-negara Arab untuk mengumpulkan database semua bisnis yang memungkinkan atau mengambil keuntungan dari pembangunan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan Palestina.
[mel]
