Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tanah Air akhirnya siuman. Mahasiswa pun mengagendakan pertemuan nasional di Jakarta, untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Untuk menyambut pertemuan nasional, Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat (AMPERA), yang merupakan kumpulan BEM se-Jakarta Raya juga mengkonÂsolidasikan diri untuk melakukan evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat (Ampera) Donny Manurung menyampaikan, tiga tahun peÂmerintahan Jokowi-JK sarat dengan ketidaksinkronan janji dengan kinerja.
Janji-janji Jokowi dinilai jauh panggang dari api. Ini yang harus kita evaluasi. "Mahasiswa sudah cukup lama tertidur di era ini, saatnya bangun dan siuman atas semua kondisi ini," tuturnya.
Menurut Ketua BEM Universitas Mpu Tantular ini, di kampusnya di kampusnya pun telah diagendakan pertemuan mahasiswa BEM pada Sabtu (30/9) nanti. "Untuk konsoliÂdasi sekaligus memulai gerakan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi ini," ujar Donny.
Dia mengkritisi sejumlah maÂhasiswa BEM yang malah memÂpersiapkan agenda perkemahan mahasiswa di Jakarta. "Kemana kalian? Masihkah kau pegang idealisme? Apa kalian sudah berÂdamai dengan penguasa? Sejarah membuktikan, mahasiswa sebaÂgai garda terdepan membangun dan menjaga bangsa ini," tutur Donny.
Menurut dia, sejumlah perÂsoalan ril yang saat ini sedang dihadapi Indonesia sangat jelas di depan mata. "Mulai perlambatan perekonomian masyarakat, kegÂaduhan politik dengan dimunculÂkannya isu-isu tak jelas. Itu semua hanya akal-akalan penguasa demi mengalihkan perhatian agar rejim ini tidak dikritisi," bebernya.
Lebih lanjut, Donny menyamÂpaikan, persoalan pemberantasan korupsi yang tidak kunjung selesai, dengan tidak tegasnya pemerintah dalam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi negara, menjadi gambaran nyata bahwa Indonesia sengaja disibukkan untuk hal-hal yang tak fokus.
"Belum lagi, maraknya isu SARA, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia juga terus terpuruk, berdasarkan World Economic Forum (WEF) 2016," ujarnya.
Persoalan rakyat lainnya yang digantung-gantung, lanjut Donny, adalah tidak tuntasnya reforma agraria, tidak seimbangnya pembangunan dengan angÂgaran negara yang tersedia. "Kegagalan paket ekonomi Jokowi, lambatnya penyelesaian dan penuntasan kasus HAM, hingga terjun bebasnya martabat bangsa dalam pelaksanaan Sea Games," ujarnya.
Yang juga fatal dari kebijakan rejim Jokowi ini, lanjut Donny, Indonesia gagal membangun industri nasional dan membanÂgun kapasitas buruh nasional. "Banyak tenaga kerja dari luar negeri, khususnya dari Tiongkok, yang merenggut lapangan kerja Indonesia," ujarnya.
Dari evaluasi mahasiswa, kata Donny, Jokowi juga gagal membangun sistem pendidikan yang sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. "Gagal membangun kesehatan masyarakat, gagal mengatasi kemiskinan dan ketimpangan," tuturnya.
Saat ini, kata dia lagi, merebak isu bahwa penguasa mencoba membungkam kemerdekaan mahasiswa dengan akan diadaÂkannya Jambore yang akan diÂlaksanakan Oktober mendatang. "Kegiatan ini terindikasi untuk mengkanalisasi mahasiswa agar berhenti melakukan gerakan massa pada Oktober mendaÂtang," kata Donny.
Untuk itu, lanjut dia, mahaÂsiswa dan BEM serta masyarakat Indonesia harus bersatu mengÂkritisi rejim Jokowi-JK. "Kita harus konsolidasi dan menyatuÂkan gerakan ini, melakukan evaluasi yang efektif terhadap pemerintahan Jokowi," pungÂkasnya. ***
