Berita

Jafri/Net

Politik

Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Perhatikan Nasib Petani Karet

SELASA, 26 SEPTEMBER 2017 | 02:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung (Babel) meminta Presiden Jokowi untuk lebih memerhatikan nasib petani di Indonesia, terutama petani karet.

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Babel Jafri mencatat banyak persoalan yang perlu dibenahi Jokowi dalam sektor pertanian.

Pertama persoalan reforma agraria, yaitu persoalan kepemilikan lahan yang saat ini masih dimonopoli oleh tuan tanah dan pemilik modal sektor perkebunan besar. Penguasaan lahan ini mengakibatkan para petani miskin tergantung kepada tuan tanah, sehingga mereka menjadi buruh dengan penghasilan yang sangat rendah.


"Seperti di Pulau Jawa jumlah buruh tani cukup lumayan besar dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/9).

Kedua, soal perhutanan sosial yang belum tuntas. Seperti masih banyak lahan desa yang tidak dikuasai oleh masyarakat yang dimonopoli sektor perusahaan pertambangan dan perkebunan. Ketiga, masalah harga komoditas pertanian seperti karet, lada, kelapa sawit, bawang, dan ubi yang anjlok, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

"Hal ini juga tidak terlepas monopoli perdagangan yang bebas atau free market yang tidak dikontrol oleh pemerintah," jelas ketua Asosiasi Petani Karet Babel itu.

Jafri kemudian mencontohkan harga karet yang anjlok di Babel. Menurutnya, situasi ini telah membuat para petani miskin banting tulang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jafri menjabarkan, sekarang harga karet di kampung hanya berkisar Rp 4.000 per kg. Untuk itu, diharapkan Gubernur Babel dan Presiden Jokowi memiliki langkah strategis yang bisa membantu petani agar tidak susah secara ekonomi.  

"Kita meminta kepada Pak Presiden untuk segera melaksanakan reforma agraria yang sebenarnya dan melaksanakan perhutanan sosial yang berpihak pada petani," tutup Jafri. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya