Berita

Jafri/Net

Politik

Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Perhatikan Nasib Petani Karet

SELASA, 26 SEPTEMBER 2017 | 02:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung (Babel) meminta Presiden Jokowi untuk lebih memerhatikan nasib petani di Indonesia, terutama petani karet.

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Babel Jafri mencatat banyak persoalan yang perlu dibenahi Jokowi dalam sektor pertanian.

Pertama persoalan reforma agraria, yaitu persoalan kepemilikan lahan yang saat ini masih dimonopoli oleh tuan tanah dan pemilik modal sektor perkebunan besar. Penguasaan lahan ini mengakibatkan para petani miskin tergantung kepada tuan tanah, sehingga mereka menjadi buruh dengan penghasilan yang sangat rendah.


"Seperti di Pulau Jawa jumlah buruh tani cukup lumayan besar dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/9).

Kedua, soal perhutanan sosial yang belum tuntas. Seperti masih banyak lahan desa yang tidak dikuasai oleh masyarakat yang dimonopoli sektor perusahaan pertambangan dan perkebunan. Ketiga, masalah harga komoditas pertanian seperti karet, lada, kelapa sawit, bawang, dan ubi yang anjlok, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

"Hal ini juga tidak terlepas monopoli perdagangan yang bebas atau free market yang tidak dikontrol oleh pemerintah," jelas ketua Asosiasi Petani Karet Babel itu.

Jafri kemudian mencontohkan harga karet yang anjlok di Babel. Menurutnya, situasi ini telah membuat para petani miskin banting tulang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jafri menjabarkan, sekarang harga karet di kampung hanya berkisar Rp 4.000 per kg. Untuk itu, diharapkan Gubernur Babel dan Presiden Jokowi memiliki langkah strategis yang bisa membantu petani agar tidak susah secara ekonomi.  

"Kita meminta kepada Pak Presiden untuk segera melaksanakan reforma agraria yang sebenarnya dan melaksanakan perhutanan sosial yang berpihak pada petani," tutup Jafri. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya