Berita

Jafri/Net

Politik

Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Perhatikan Nasib Petani Karet

SELASA, 26 SEPTEMBER 2017 | 02:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung (Babel) meminta Presiden Jokowi untuk lebih memerhatikan nasib petani di Indonesia, terutama petani karet.

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Babel Jafri mencatat banyak persoalan yang perlu dibenahi Jokowi dalam sektor pertanian.

Pertama persoalan reforma agraria, yaitu persoalan kepemilikan lahan yang saat ini masih dimonopoli oleh tuan tanah dan pemilik modal sektor perkebunan besar. Penguasaan lahan ini mengakibatkan para petani miskin tergantung kepada tuan tanah, sehingga mereka menjadi buruh dengan penghasilan yang sangat rendah.


"Seperti di Pulau Jawa jumlah buruh tani cukup lumayan besar dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/9).

Kedua, soal perhutanan sosial yang belum tuntas. Seperti masih banyak lahan desa yang tidak dikuasai oleh masyarakat yang dimonopoli sektor perusahaan pertambangan dan perkebunan. Ketiga, masalah harga komoditas pertanian seperti karet, lada, kelapa sawit, bawang, dan ubi yang anjlok, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

"Hal ini juga tidak terlepas monopoli perdagangan yang bebas atau free market yang tidak dikontrol oleh pemerintah," jelas ketua Asosiasi Petani Karet Babel itu.

Jafri kemudian mencontohkan harga karet yang anjlok di Babel. Menurutnya, situasi ini telah membuat para petani miskin banting tulang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jafri menjabarkan, sekarang harga karet di kampung hanya berkisar Rp 4.000 per kg. Untuk itu, diharapkan Gubernur Babel dan Presiden Jokowi memiliki langkah strategis yang bisa membantu petani agar tidak susah secara ekonomi.  

"Kita meminta kepada Pak Presiden untuk segera melaksanakan reforma agraria yang sebenarnya dan melaksanakan perhutanan sosial yang berpihak pada petani," tutup Jafri. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya