Berita

Jafri/Net

Politik

Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Perhatikan Nasib Petani Karet

SELASA, 26 SEPTEMBER 2017 | 02:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung (Babel) meminta Presiden Jokowi untuk lebih memerhatikan nasib petani di Indonesia, terutama petani karet.

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Babel Jafri mencatat banyak persoalan yang perlu dibenahi Jokowi dalam sektor pertanian.

Pertama persoalan reforma agraria, yaitu persoalan kepemilikan lahan yang saat ini masih dimonopoli oleh tuan tanah dan pemilik modal sektor perkebunan besar. Penguasaan lahan ini mengakibatkan para petani miskin tergantung kepada tuan tanah, sehingga mereka menjadi buruh dengan penghasilan yang sangat rendah.


"Seperti di Pulau Jawa jumlah buruh tani cukup lumayan besar dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/9).

Kedua, soal perhutanan sosial yang belum tuntas. Seperti masih banyak lahan desa yang tidak dikuasai oleh masyarakat yang dimonopoli sektor perusahaan pertambangan dan perkebunan. Ketiga, masalah harga komoditas pertanian seperti karet, lada, kelapa sawit, bawang, dan ubi yang anjlok, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

"Hal ini juga tidak terlepas monopoli perdagangan yang bebas atau free market yang tidak dikontrol oleh pemerintah," jelas ketua Asosiasi Petani Karet Babel itu.

Jafri kemudian mencontohkan harga karet yang anjlok di Babel. Menurutnya, situasi ini telah membuat para petani miskin banting tulang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jafri menjabarkan, sekarang harga karet di kampung hanya berkisar Rp 4.000 per kg. Untuk itu, diharapkan Gubernur Babel dan Presiden Jokowi memiliki langkah strategis yang bisa membantu petani agar tidak susah secara ekonomi.  

"Kita meminta kepada Pak Presiden untuk segera melaksanakan reforma agraria yang sebenarnya dan melaksanakan perhutanan sosial yang berpihak pada petani," tutup Jafri. [ian]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya