Jenderal Gatot Tidak Tahu Prosedur Pejabat Negara

. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan pejabat negara dan instansi pemerintahan harus intensif melakukan koordinasi.

Menurut Hasanuddin, kegaduhan terkait pembelian 5 ribu pucuk senjata api secara ilegal, tidak akan terjadi, kalau pejabat negara melakukan koordinasi.

"Seharusnya (Panglima TNI) koordinasikan, kan tinggal telepon ke KaBIN dan Kapolri, kalau hubungan itu baik, dan seharusnya hubungan itu baik donk, wong itu pemerintah, sama-sama pemerintah," kata politisi PDIP ini dalam talk show di salah satu televisi nasional, Senin (25/9).

Setelah itu dilakukan, lajut Hasanuddin, Panglima TNI melapor ke Menko Polhukam. Lalu, mencari solusi atas informasi tersebut benar atau tidak.

"Kalau itu dilaksanakan, tidak gaduh seperti sekarang ini," ujar mantan Sekretaris Militer Presiden ini.

Hasanuddin menambahkan, prosedur pejabat negara adalah hal yang harus dipelajari dan dipegang terlebih dahulu sebelum bekerja.

"Prosedurnya salah," tukas Hasanuddin, menjawab pertanyaan pembawa acara, apakah langkah Panglima TNI yang membuka informasi pembelian 5 ribu ke publik tepat atau tidak.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menyatakan ada institusi di luar militer dan Polri yang akan mendatangkan sebanyak 5 ribu pucuk senpi secara ilegal dari luar negeri.

Tapi oleh Menko Polhukam (Jenderal TNI (Purn) Wiranto, informasi yang betul senjata itu adalah 500 senpi bukan 5 ribu senpi. Dan, senpi tersebut buatan Pindad (bukan dari luar negeri) yang diperuntukkan untuk sekolah intelijen BIN. [rus]