Berita

Wiranto/Net

Politik

Wiranto Luruskan Pernyataan Gatot, 500 Pucuk Senjata Untuk Kepentingan Intelijen

MINGGU, 24 SEPTEMBER 2017 | 17:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menko Polhukam Jenderal (Purn) TNI Wiranto meluruskan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan para purnawirawan hari Jumat lalu (22/9).

Menurut Wiranto dalam jumpa pers Minggu sore (24/9) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, pembelian senjata yang dilakukan institusi di luar TNI berjumlah 500 pucuk senjata, bukan 5.000.

Semua senjata yang dibeli itu untuk keperluan intelijen dan tidak dilakukan diam-diam.


"Jadi itu 500 pucuk, untuk kepentingan intelijen," tegasnya.

Menurutnya, pembelian senjata itu juga sudah dianggarkan dalam APBN. Selain itu, senjata tersebut juga bukan diimpor dari luar negeri sebagaimana disebutkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Pembuatannya di Pindad," tegas Wiranto.

Dalam acara silaturahmi bersama Purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat lalu (22/9), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan adanya institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

"Tapi datanya pasti kami akurat, ada kelompok institusi yang akan membeli lima ribu pucuk senjata. Bukan militer, ada itu," bebernya.

Menurut Gatot, institusi dimaksud mencatut nama Presiden Joko Widodo.

"Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan di sini," jelasnya.

Gatot memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi institusi yang memesan 5.000 senjata tersebut. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya