Belum adanya kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) definitif membuat Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) BSSN terkendala, sehingga Kemenpan belum bisa memproses lebih jauh.
Dampaknya, Komisi 1 DPR juga enggan untuk membahas anggaran 2018 untuk BSSN.
Dalam keterangannya, pakar keamanan siber, Pratama Persadha menjelaskan ini bisa berbahaya bagi keamanan siber tanah air. Menurutnya sepanjang 2017 ancaman siber yang hadir di tanah air sudah sangat mengkuatirkan. Sehingga bila BSSN masih terombang-ambing akan membuat ancaman siber menjadi hal yang sangat mengkuatirkan di 2018.
"2017 ini kita saksikan bersama bahwa serangan siber menjadi ancaman dan urusan pemerintah yang sangat menyita perhatian. Bagaimana serangan malware wannacry dan nopetya membuat Kominfo kerepotan. Banyak korban di sisi infrastruktur strategis kita,†jelas chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Rsearch Center (CISSReC) ini.
Pratama menambahkan, keberadaan BSSN sangat krusial mengawal program-program pemerintah, terutama yang terkait e-Government. Belum lagi upaya dari Bank Indonesia untuk memasifkan program Gerakan Non Tunai (GNT) yang tidak bisa lepas dari penguatan keamanan siber di semua infrastruktur pendukungnya.
"Kita sudah cukup tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura yang mempunyai badan siber sejak hampir satu dasawarsa lalu. Kita tentu berharap pemerintah bisa melihat posisi krusial BSSN saat ini dimana ada lebih dari 130 juta orang di tanah air yang terkoneksi internet," terang pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.
Pratama juga melihat BSSN akan sangat dibutuhkan saat berlangsungnya pemilu kepala daerah 2018. Waktu yang sudah sangat dekat dengan Pemilu 2019 diyakini dalam satu tahun terakhir, wilayah siber akan menjadi ajang saling serang hoax. Dalam hal ini BSSN juga diharapkan mengambil peran yang krusial untuk mengamankan wilayah siber dari upaya kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang berusaha memperkeruh suasana lewat media sosial maupun media lainnya di internet.
"Tidak akan menutup kemungkinan kelompok semacam Caracen muncul dan ikut memperkeruh suasana. Ini jelas tidak bagus, belu lagi upaya-upaya peretasan pada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu," jelas Pratama.
Meski proses pengambilan dan perhitungan suara Pemilukada masih secara manual, masih dimungkinkan penggunaan teknologi untuk membantu mempercepat hasil Pemilu diketahui. Hasil tersebut biasanya disosialisasikan lewat web resmi penyelenggara pemilu maupun lembaga lain. Disinilah, menurut dia, ada kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh para peretas.
"Selain masalah pemilukada 2018, BSSN sebenarnya bisa dilihat sebagai kesungguhan pemerintah membangun ekonomi digital yang aman dan nyaman. Tentu masyarakat dan industri ekonomi digital memerlukan kepastian dan keamanan di wilayah siber," imbuhnya.
[wid]
