AKHIR-akhir ini kembali muncul kegaduhan terhadap sebuah masalah yang sebenarnya sudah cukup maka tidak perlu kembali digaduhkan, yaitu polemik film G-30-S versi Orde Baru yang di masa Orde Reformasi sempat ditabukan.
Saran Panglima
Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyarankan generasi muda TNI untuk nonton bareng pemutaran ulang film Gerakan 30 September versi Orde Baru.
Saran Panglima TNI memperoleh dukungan berbagai pihak yang menganggap nonton bareng pemutaran film sejarah merupakan langkah konstruktif bagi generasi muda untuk lebih mengenal sejarah masa lalu bangsa dan negaranya.
Saran Panglima TNI memperoleh dukungan berbagai pihak yang menganggap nonton bareng pemutaran film sejarah merupakan langkah konstruktif bagi generasi muda untuk lebih mengenal sejarah masa lalu bangsa dan negaranya.
Namun di alam demokrasi yang telah dihadirkan oleh Orde Reformasi sejak 1998 maka adalah wajar bahwa ada pula pihak yang tidak setuju dengan berbagai alasan mulai anggapan bahwa film G30S versi Orba menyesatkan akibat sarat beban fakta keliru sampai keyakinan bahwa nobar film G30S hanya membuka luka lama dalam lembaran hitam sejarah bangsa Indonesia.
Polemik nobar film G30S makin menggaduh di tengah suasana kekuatiran bahwa komunisme sedang berusaha bangkit kembali di persada Nusantara masa kini.
Tanggapan PresidenDi tengah bising kegaduhan polemik, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan positif terhadap saran nonton bareng pemutaran ulang film Gerakan 30 September. Presiden berpendapat bahwa nonton bareng film sejarah penting bagi bangsa yang menghargai sejarah. Namun untuk generasi muda masa kini, menurut Presiden, tentu saja bagus apabila dibuatkan film versi baru yang bisa lebih masuk ke dalam pengertian generasi muda agar sadar atas bahaya laten komunisme dan tahu mengenai apa sebenarnya PKI.
Seusai meresmikan jembatan gantung Mangunsuko di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin siang 18 September 2017, Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan lebih baik apabila ada versi film G30S yang lebih baru agar bisa lebih memberikan pengertian dan kesadaran bagi kaum pemuda yang dilahirkan setelah 1965. Presiden Jokowi menolak tuduhan bahwa dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, kita justru harus selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat. Yang paling penting, lanjut Presiden Jokowi, masyarakat harus selalu diingatkan bahwa sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunisme. Maka segenap warga negara Indonesia sebagai negara hukum wajib tunduk pada hukum yang berlaku.
Perpetuum MobileSolusi Presiden Jokowi tidak melibatkan diri ke dalam kemelut kemubaziran perbenturan adu tuding tentang siapa sebenarnya yang bersalah pada Gerakan 30 September yang telah menelan korban cukup banyak nyawa warga Indonesia, termasuk ayah kandung saya yang sama sekali bukan penganut paham komunisme apalagi anggota PKI.
Alih-alih represif, Presiden Jokowi memilih solusi konstruktif. Ketimbang memubazirkan enerji lahir-batin dengan sibuk mencari siapa yang bersalah yang jelas sulit sebab pasti tidak ada pihak yang sudi mengaku dirinya bersalah, Presiden Jokowi memberikan solusi konstruktif melalui jalur kebudayaan yaitu menggarap film sejarah G-30-S versi baru yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah Orde Reformasi berdasar data-data fakta sejarah terbaru, terkini dan terotentik yang diharapkan dapat lebih berpihak ke kebenaran.
Meski tentu saja film sejarah G30S versi Orde Reformasi juga niscaya harus siap menghadapi kritik sebab ilmu sejarah senantiasa bersifat perpetuum mobile yaitu terus menerus berkembang tanpa henti sehingga apa yang dianggap benar di masa kini bisa saja dianggap tidak benar di masa depan. Atau sebaliknya yang tidak benar di masa kini bisa menjadi benar di masa depan tergantung siapa yang berkuasa menyusun sejarah.
[***]
Penulis Adalah Pembelajar Sejarah Perjuangan Bangsa, Negara Dan Rakyat Indonesia
