Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengklarifikasi soal ada atau tidaknya 16 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
Penandatangan itu dilakukan dalam suatu pertemuan antara yang juga dihadiri oleh pimpinan Bareskrim Polri, Kapolda Sumatera Utara yang juga mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw di kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
"Ya tanya sama Pak Kapolri," tegasnya saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).
Jika tak segera diklarifikasi, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini bertekad akan menanyakan perihal penandatangan nota kesepahaman yang kabarnya salah satu poinnya adalah 'mengamankan' Jokowi di Pilpres 2019 nanti di rapat kerja (Raker) dengan Komisi III.
"Kan nanti dalam hal itu, tentu dalam konteks DPR tentunya adalah nanti kita tanyakan dalam rapat kerja (Raker) dengan Kapolri," ujarnya.
Namun demikian, Arsul mengaku dalam sisa masa sidang kali ini, tidak ada lagi jadwal Raker Komisi III dengan Kapolri. Raker dengan Kapolri baru ada pada masa sidang yang akan datang.
"Di masa sidang ini Komisi III belum rapat kerja dengan Kapolri. Raker nanti di masa sidang yang akan datang," jelasnya.
[sam]
