Tindakan Polda Bali memasang kembali garis polisi di klub malam Akasaka Denpasar dianggap aneh karena tidak memiliki dasar hukum.
Akasaka adalah tempat hiburan di Denpasar, Bali, yang digrebek oleh tim Mabes Polri pada 6 Juni lalu berkaitan dengan peredaran 19 ribu butir ekstasi.
Pada Agustus lalu, Direktur IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Eko Danianto, saat diwawancara mengatakan bahwa pihaknya sudah membuka garis polisi (police line) di Akasaka pada 8 Juli 2017 karena penyidikan terhadap tersangka, Abdul Rahman alias Wily, sudah selesai. Eko menambahkan, kasus Akasaka juga sudah selesai ditangani.
Meski sudah dibuka oleh Mabes Polri, police line kembali dipasang oleh Polda Bali pada 9 Juli. Polda Bali juga menyiagakn kendaraan taktis (rantis) di depan pintu masuk Akasaka. Mengenai hal itu, Eko menyebut Polda Bali yang punya kewenangan. Dugaannya, mungkin saja pemasangan kembali police line karena Akasaka sudah sering terjerat kasus serupa.
Sementara itu, Direktur Narkoba Polda Bali, Kombes Arief Ramdhani, saat diwanwacara wartawan awal September lalu, mengatakan bahwa pemasangan garis polisi itu karena ada perkara yang sama sebelumnya. Sementara Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hengki Widjaja, hanya menjelaskan bahwa kasus Akasaka sudah dalam penyidikan Bareskrim Polri sehingga pihaknya tidak berwenang memberi penjelasan.
Mengenai perkara itu, ada pendapat menarik dari ahli hukum pidana, Dr. Simon Nahak. Menurutnya, mesti dilihat apakah proses penyidikan dan penyelidikan sudah berjalan atau belum, atau masih dalam proses.
Dia tegaskan, garis polisi bisa dibuka jika penyidikan sudah selesai. Pemasangan garis polisi menandakan status perkara dan barang bukti. Jika ada kasus serupa lagi setelah penemuan 19 ribu butir ekstasi itu, maka Polda Bali punya kewenangan memasang lagi garis polisi.
Pemasangan kembali garis polisi tanpa ada kasus terbaru dinilainya bertentangan dengan logika hukum, khususnya asas hukum tempus delicti. Tempus delicti merupakan waktu terjadinya suatu tindak pidana. Tempus delicti menjadi penting karena berhubungan dengan dasar suatu perbuatan pada waktu itu telah dilarang dan diancam dengan pidana.
[ald]
