Mayoritas masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua, mengaku tidak akan pernah menerima Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw sebagai pemimpin mereka. Sebab, bupati dan wakil bupati itu dipandang bukan pilihan masyarakat, tapi dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala suku adat Moni Intan Jaya, Benny menegaskan, tidak akan pernah membiarkan Kabupaten Intan Jaya dipimpin oleh Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw meski sudah ada keputusan dari MK.
"Kita tidak akan membiarkan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw sebagai pemimpin kami. Kita akan ganggu karena bukan dia yang menang di Pilkada. Dia hanya dimenangkan oleh MK," ujar Benny saat dihubungi, kemarin.
Benny menambahkan, penolakan penduduk Intan Jaya ini sudah disampaikan kepada Polda Papua, melalui bagian Humas Polda Papua, Simanjuntak, saat bertemu di salah satu hotel Mahavira yang berada di Kabupaten Nabire.
"Kami sebagai perwakilan kepala suku adat, perwakilan pemuda dan ketua Ormas yang ketemu. Humas Polda menyampaikan bahwa proses hukum sudah selesai dan berakhir di MK. Tapi kami tetap tidak terima karena dia bukan pemenang Pilkada," tegasnya.
Alasan lain, menurut Benny, selama kepemimpinan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw tidak pernah membangun Intan Jaya. Sebaliknya, suku Moni malah diberlakukan diskriminatif.
"Ada 92 ribu warga di sini yang menolak. Dia kan sudah pernah jadi bupati selama lima tahun, tapi kami diberlakukan diskriminatif. Pembangunan di sini juga tidak ada. Begitu juga dari sisi penegakan hukum," tambahnya.
Lebih lanjut, Benny menegaskan, yang diakui warga adalah pasangan Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme. Sebab, pasangan yang diusung oleh PDIP dan PKB ini meraih suara terbanyak, tapi dikalahkan oleh MK dalam sidang sengketa Pilkada.
"Makanya kita di sini tidak terima. Kita sudah melakukan ritual adat makan tanah. Jadi kalau pasangan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw tetap dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kami sudah siap berperang," cetusnya.
[wid]
