Menakar Kebijakan Nasional Dalam Meningkatkan Kualitas Militer Indonesia

PEMAPARAN menteri koordinator politik hukum dan keamanan mengenai empat arah pembangunan Polhukam yang meliputi aparatur, politik, pertahanan dan hukum, memunculkan berbagi diskusi dan pembahasan terutama berkaitan dengan rencana relokasi satuan militer yang terpusat di pulau Jawa.

Terpusatnya kekuatan militer di pulau Jawa menurut penelitian menkopolhukam antara lain disebabkan oleh markas TNI yang dihuni saat ini, sebagiannya berdiri di atas tangsi yang dibangun penjajah Belanda. tangsi-tangsi tersebut dibangun belanda di sepanjang jalur kereta. Mulai dari Bandung, Cimahi hingga Banyuwangi sebagai upaya pengawasan pemerintah terhadap perkebunan, pabrik gula, dan pabrik tembako.

Penelitian menkopolhukam tersebut menganggap sentralisasi satuan militer di Jawa tidak lagi relevan, lebih jauh lagi sentralisasi menghambat mobilitas militer dalam proses pengamanan dan pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan dan pinggiran.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan perselisihan wilayah perbatasan menjadi acuan perlunya rekontruksi pembangunan militer Indonesia. Selain itu, wilayah-wilayah lautan dan terjauh yang notabene terlak di wilayah timur menjadi sulit terjangkau dengan mudah.

Ide rekonstruksi kekuatan militer ini menemukan momentumnya berkaitan dengan fokus pembangunan Indonesia yang lebih berorientasi pada maritim.

Namun demikan rekontruksi kekuatan militer ini harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan angkatan sehingga tidak memunculkan konflik politik antar angkatan militer dalam jangka waktu yang akan datang.

Dukungan Rekontruksi Kekuatan Militer

Diskursus mengenai relokasi satuan militer tidak lepas dari berbagai kontroversi penolakan dan dukungan kalangan masyarakat. Salah satu dukungan muncul dari kalangan tokoh masayarakat dan Adat Jawa Barat yang telah menjalin hubungan yang intensif dengan kelompok adat Papua melalui piagam papua. Kalangan ini beranggapan relokasi satuan militer indonesia di seluruh titik potensial di Indonesia merupakan terobosan pembangunan pertahanan yang genuine dan berorientasi jangka panjang.  penandatangan piagam  papua (Tedi Subarkah) mendukung secara penuh peningkatan kemampuan individu personil militer dan alutista sekaligus menempatkan posisi camp-camp militer di wilayah perbatasan dan wilayah ambang batas laut oleh karenanya anggaran militer harus ditingkatkan secara maksimal

Dukungan publik juga tidak hanya mengalir pada upaya relokasi kekuatan militer tetapi juga penguataan postur anggaran yang selama ini mengalami pemangkasan, pembangunan militer Indonesia sudah on the right track.[***]


Danis T Saputra W
Direktur Eksekutif Indodata