Berita

Politik

Pemerintah Pasang Perseneling Satu, Iwan Fals Pun Terkekeh

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 | 10:45 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

SEORANG senior sampai perlu mengibaratkan perekonomian sebagai persneling kendaraan bermotor untuk membantu memudahkan kita semua memahami persoalan. Kita, Indonesia, ingin mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara maju lainnya, setidaknya di Asia. Ibaratnya kita sebagai kendaraan, memerlukan kecepatan 100 kilometer per jam untuk dapat mengejar Tiongkok, Jepang, dan negara-negara ajaib lainnya di Asia Pasifik yang belasan tahun menikmati pertumbuhan ekonomi double digit.

Aih-alih melakukan berbagai kebijakan terobosan yang menggeliatkan dunia usaha, memasang persneling 4 atau 5, pemerintah Indonesia dalam setahun terakhir malah melakukan kebijakan pengetatan anggaran negara dengan memprioritaskan pembayaran utang, yang berarti memasang persneling 1.

Dengan persneling 1, kendaraan diinginkan mencapai kecepatan 100 km/jam, adalah sebuah upaya merusak mesin. Bukannya dapat menyusul kemajuan negara-negara tetangga di Asia, kita malah dapat semakin tertinggal. Karena persneling 1 memang hanya untuk kecepatan maksimal 20km/jam.


Pertumbuhan ekonomi 5 persen yang terlalu lambat untuk ukuran Indonesia saat ini, adalah akibat memasang persneling 1 terus menerus dalam kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi mungkin sudah pasrah, pertumbuhan ekonomi pada era kepemimpinannya tak pernah mencapai 7% seperti janjinya pada masa Kampanye 2014 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Maka tidak salah bila Iwan Fals tertawa kecil saat menyanyikan lirik …/Kalau pertumbuhan/di atas 7 persen/ katanya/ eheheh… dari lagu Janji Jokowi (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=CHs0wsowDzk).
Janji Jokowi adalah sebuah lagu yang dinyanyikan penyanyi balada legendaris ini pada akhir tahun 2015 di kawasan Istora Senayan. Saat itu akhir November 2015, baru setahun ulang tahun pemerintahan Jokowi. Seiring semakin dekat masa berakhirnya pemerintahan Jokowi, yang hanya bersisa dua tahun lagi, lagu Janji Jokowi semakin relevan.

Sayang seribu sayang. Janji Jokowi menghadiahkan pertumbuhan ekonomi 7 persen bagi pemilihnya tak dapat dipenuhi karena keberadaan ekonom neoliberal yang hanya paham rumus "persneling 1" untuk pacu ekonomi.
Ekonom ini adalah keturunan terakhir dari sebuah geng bernama Mafia Berkeley. Di tahun 2017 ini, sudah genap 50 tahun usia Mafia Berkeley menguasai perekonomian Indonesia. Lima puluh tahun lalu, tahun 1967 kelompok ini bekerjasama dengan kekuatan asing dan tentara untuk menjatuhkan Sukarno dan mendirikan pemerintahan otoriter dengan sistem ekonomi neoliberal: Orde Baru.

Para priyayi kampus ini, Mafia Berkeley, berinisiatif sepenuhnya untuk menyenangkan Tuan-Tuannya para lembaga keuangan Barat. Mereka-mereka ini, walaupun kabarnya pandai-pandai, ternyata bersedia didikte dari pembuatan pidato hingga pembuatan kebijakan oleh Barat.

Dasar sudah terbiasa menyenangkan Tuan-Tuan Baratnya, ekonom keturunan terakhir Mafia Berkeley ini juga mengikuti garis kebijakan umum neoliberal yang juga sedang diterapkan di banyak negara yang menjadi pasien grup IMF - Bank Dunia: austerity alias pengetatan.

Sebuah resep yang sellau gagal menjawab masalah perekonomian, dan sering menyebabkannya semakin terpuruk. Daya beli masyarakat terus merosot karena pemerintahannya terus memangkas berbagai subsidi kesejahteraan.

Konsumsi pemerintah Indonesia langsung minus (-) 2,95 persen pada kuartal ketiga 2016, masih minus (-) 4,05 persen pada kuartal keempat 2016. Dihajar kebijakan pengetatan (austerity policy) sedemikian rupa pada konsumsi pemerintah (yang berkontribusi nyaris 10 persen dari total perekonomian), maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pun stagnan pada 5 persen.

Malaysia, negara tetangga yang terdekat, sudah menyalip kembali Indonesia dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. Hasil ini menepis forecasting para pengamat. Malaysia sudah pasang perseneling 3 tampaknya.

Filipina sudah berada posisi persneling 4. Pertumbuhan ekonominya tercatat 6,5 persen. Keterpilihan Presiden Duterte yang sangat tinggi, mencapai hampir 90 persen, selain disebabkan ketegasannya dalam hal narkoba dan terorisme, ia sukses menghadirkan pertumbuhan ekonomi tinggi bagi rakyatnya. Sesuai janjinya.

Vietnam masih terus memasang persneling 5, sehingga sukses menikmati pertumbuhan ekonomi 6,7 persen. Berada setingkat mendekat dengan dua raksasa Asia, Tiongkok (6,9 persen) dan India (7,2 persen).

Jadi jangan melulu membandingkan pertumbuhan ekonomi kita, Indonesia, dengan negara-negara Barat di G-20, Mereka, negara-negara itu, telah mencapai kapasitas maksimal perekonomiannya. Sedangkan Indonesia masih belum. Patokan kita seharusnya negara-negara sekawasan yang cukup identik struktur perekonomiannya, seperti Malaysia, Filipina, Tiongkok, dan India di Asia. Pertumbuhan ekonomi 5 persen untuk Indonesia tidaklah cukup untuk dapat berlari mengejar mereka. [***]

Penulis adalah peneliti ekonomi politik di Lingkar Studi Perjuangan

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya