Berita

Effendi Simbolon/Net

Politik

Effendi Simbolon Desak Pemda Sumut Cari Solusi Atasi Kemiskinan

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 | 11:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah Sumatera Utara harus segera mencari solusi untuk mengatasi kemiskinan yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat, jumlah penduduk miskin di Sumut pada 2016 mencapai 1,455 juta jiwa.

Politisi PDIP Effendi MS Simbolon mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain lapangan kerja yang minim, tingkat pendidikan yang rendah, pembangunan yang belum merata di setiap daerah, dan korupsi.

Untuk itu, kata Effendi mendesak Pemda Sumut untuk segera menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga, pengangguran di setiap daerah dan angka kemiskinan juga berkurang.


"Menciptakan lapangan kerja tentunya juga bisa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang enterpreneur. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda. Sehingga, akan timbul enterpreneur muda yang menciptakan lapangan kerja nantinya, bukan pencari kerja," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (18/9).

Selain itu, Pemda Sumut juga harus dalam memberikan perhatian khusus kepada pendidikan masyarakat yang kurang mampu. Caranya, dengan memberikan beasiswa kepada pelajar kurang mampu.

"Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat, bahkan sampai jenjang kuliah. Kebijakan yang diciptakan juga harus menyentuh kepada kepentingan masyarakat," ucap anggota Komisi I DPR RI itu.

Pemda Sumut juga harus memastikan pembangunan merata di setiap daerah. Mereka harus memastikan serapan dana desa benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk pembangunan desa.

"Sehingga bisa meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, dan prasarana dasar," ucap Ketua Umum Punguan Simbolon Boruna Indonesia (PSBI) itu.

Simbolon melanjutkan, kemiskinan juga disebabkan masih adanya praktik korupsi. Karena, korupsi membuat layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Dan inilah yang membuat masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya