Berita

Effendi Simbolon/Net

Politik

Effendi Simbolon Desak Pemda Sumut Cari Solusi Atasi Kemiskinan

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 | 11:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah Sumatera Utara harus segera mencari solusi untuk mengatasi kemiskinan yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat, jumlah penduduk miskin di Sumut pada 2016 mencapai 1,455 juta jiwa.

Politisi PDIP Effendi MS Simbolon mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain lapangan kerja yang minim, tingkat pendidikan yang rendah, pembangunan yang belum merata di setiap daerah, dan korupsi.

Untuk itu, kata Effendi mendesak Pemda Sumut untuk segera menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga, pengangguran di setiap daerah dan angka kemiskinan juga berkurang.


"Menciptakan lapangan kerja tentunya juga bisa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang enterpreneur. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda. Sehingga, akan timbul enterpreneur muda yang menciptakan lapangan kerja nantinya, bukan pencari kerja," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (18/9).

Selain itu, Pemda Sumut juga harus dalam memberikan perhatian khusus kepada pendidikan masyarakat yang kurang mampu. Caranya, dengan memberikan beasiswa kepada pelajar kurang mampu.

"Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat, bahkan sampai jenjang kuliah. Kebijakan yang diciptakan juga harus menyentuh kepada kepentingan masyarakat," ucap anggota Komisi I DPR RI itu.

Pemda Sumut juga harus memastikan pembangunan merata di setiap daerah. Mereka harus memastikan serapan dana desa benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk pembangunan desa.

"Sehingga bisa meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, dan prasarana dasar," ucap Ketua Umum Punguan Simbolon Boruna Indonesia (PSBI) itu.

Simbolon melanjutkan, kemiskinan juga disebabkan masih adanya praktik korupsi. Karena, korupsi membuat layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Dan inilah yang membuat masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara," pungkasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya