Berita

Bambang Soesatyo/Net

Politik

Cuma Andalkan OTT, KPK Ibarat Nembak Nyamuk Pakai Meriam

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 | 08:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penyergapan sejumlah kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mencerminkan kegagalan sistem pencegahan korupsi. Ini karena pemberantasan korupsi yang terfokus pada penindakan tidak akan mereduksi praktik korupsi, baik sekarang maupun yang akan datang.

Begitu kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (18/9). Ia kemudian menyoroti mengenai dana besar yang dikeluarkan negara untuk menggaji para penyidik, pimpinan dan pegawai KPK.

"Termasuk biaya operasional, tunjangan, fasilitas sarana dan prasarananya serta kewenangan yang luar biasa dibandingkan dengan dua institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan," urainya.


Menurut Bambang, semua itu sebanding dengan kinerja KPK yang menggelar OTT-OTT saja sebagai festivalisasi pemberantasan korupsi. Padahal ongkos OTT itu murah. Sehingga ada kesan bahwa KPK hanya mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi murah meriah.

"Dan itu tidak akan akan memberi efek jera yg signifikan. Lihat saja data, selama 15 tahun KPK berdiri praktik-praktik koruptif semakin marak hampir di semua lini kehidupan bangsa ini," jelasnya.

Atas alasan itu, politisi Partai Golkar ini berpendapat bahwa KPK kini perlu memberi prioritas pada sistem pencegahan korupsi agar praktik-pratik ini tidak lagi ada. Sementara untuk penindakan, KPK cukup menindak kasus-kasus korupsi besar yang tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan di Kepolisian maupun di Kejaksaan.

"Kalau hanya mengandalkan OTT saja, ya kasihan negara ini. Ibarat menembak nyamuk pakai meriam," terangnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya