Berita

Bambang Soesatyo/Net

Politik

Cuma Andalkan OTT, KPK Ibarat Nembak Nyamuk Pakai Meriam

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 | 08:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penyergapan sejumlah kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mencerminkan kegagalan sistem pencegahan korupsi. Ini karena pemberantasan korupsi yang terfokus pada penindakan tidak akan mereduksi praktik korupsi, baik sekarang maupun yang akan datang.

Begitu kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (18/9). Ia kemudian menyoroti mengenai dana besar yang dikeluarkan negara untuk menggaji para penyidik, pimpinan dan pegawai KPK.

"Termasuk biaya operasional, tunjangan, fasilitas sarana dan prasarananya serta kewenangan yang luar biasa dibandingkan dengan dua institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan," urainya.


Menurut Bambang, semua itu sebanding dengan kinerja KPK yang menggelar OTT-OTT saja sebagai festivalisasi pemberantasan korupsi. Padahal ongkos OTT itu murah. Sehingga ada kesan bahwa KPK hanya mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi murah meriah.

"Dan itu tidak akan akan memberi efek jera yg signifikan. Lihat saja data, selama 15 tahun KPK berdiri praktik-praktik koruptif semakin marak hampir di semua lini kehidupan bangsa ini," jelasnya.

Atas alasan itu, politisi Partai Golkar ini berpendapat bahwa KPK kini perlu memberi prioritas pada sistem pencegahan korupsi agar praktik-pratik ini tidak lagi ada. Sementara untuk penindakan, KPK cukup menindak kasus-kasus korupsi besar yang tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan di Kepolisian maupun di Kejaksaan.

"Kalau hanya mengandalkan OTT saja, ya kasihan negara ini. Ibarat menembak nyamuk pakai meriam," terangnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya