Berita

Foto/RM

Politik

Ada Pola Fee 10 Persen Di Setiap OTT Kepala Daerah

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2017 | 21:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang akhir-akhir ini dilakukan KPK untuk menjerat kepala daerah memiliki pola yang sama, yaitu adanya fee 10 persen dari total proyek kepada kepala daerah.

Begitu kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (17/9).

"Jadi 10 persen ini kelihatannya (telah) menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah," jelasnya.


Teranyar, pola ini terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Walikota Batu Eddy Rumpoko yang terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa untuk Pemkot Batu dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar, diduga meminta jatah 10 persen.

Pola yang sama juga terjadi saat KPK menggelar OTT di Batubara. Dalam kasus ini, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain diduga mendapat janji fee 10 persen dari total proyek pembangunan jembatan dan betonisasi jalan.

Tidak hanya itu, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang ditangkap KPK juga dijanjikan fee 10 persen dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya jika bisa memuluskan dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Total fee yang dijanjikan adalah Rp 4,7 miliar.

Menurut Syarif, pola pemberian suap 10 persen untuk kepala daerah ini akan membuat pembangunan menjadi tidak maksimal dan akan merugikan rakyat.

"Yang akan rugi adalah rakyat," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya