Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, terus digempur oleh demonstran yang menolak seminar "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966".
Akhirnya, seminar yang sedianya dimulai hari ini (Sabtu, 16/9) dengan mengundang beberapa narasumber kompeten, batal digelar.
"Dalam menyelesaikan kasus G30S PKI dan peristiwa sebelumnya, seperti peristiwa Madiun 1948, pemerintah telah membentuk tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI, Kepolisian Indonesia, pakar hukum, dan perwakilan masyarakat untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu," jelas kordinator demonstran dari Aliansi Mahasiswa Jakarta (AMJ), Ulah, di dekat kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Aksi maraton yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mayarakat untuk menolak seminar pelurusan sejarah Gerakan 30 September telah dilakukan sejak Kamis lalu. Saat itu, sejumlah pemuda yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (Ampuh) mulai meneriakkan agar sejarah G30S PKI tidak diungkit-ungkit lagi.
Pagi ini, ketika seminar akan digelar, para pemuda dari Aliansi Mahasiswa Jakarta (AMJ), Ampuh, Ansor, PMII, dan Laskar Merah Putih, secara bergantian berorasi. Intinya hanya satu, jangan ada pihak yang berusaha meluruskan sejarah terkait tragedi 1965.
"Melalui aksi ini, kami menolak segala bentuk politisasi terkait kasus G30S PKI. Persoalan PKI sudah selesai, tak perlu diungkit-ungkit lagi,†tegas orator.
Dalam undangan yang diterima wartawan, seminar itu akan digelar selama dua hari, yakni hari ini sampai besok 16-17 September 2017. Para pembicara yang diundang pun cukup menguasai persoalan, di antaranya ahli sejarah Asvi Warman Adam dan pakar hukum Refly Harun.
Terdengar kabar di lapangan bahwa kepolisian yang membatalkan seminar itu karena tidak memiliki izin yang sesuai dengan UU.
[ald]
