Ketua tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Yudi Ayodhya membeberkan sejumlah temuan dalam audit penggunaan anggaran Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Jumlahnya tidak tangung-tanggung, yakni mencapai Rp 1 triliun.
Menurut Yudi dari laporan keuangan tahun 2015, pihaknya menemukan ketidakwajaran dalam pembayaran honorarium pendamping desa yang direalisasikan. Kemendes PDTT hanya merealisasikan Rp 425 miliar dari total anggaran Rp1 triliun. Sisanya yakni sebesar Rp 575 triliun menjadi hutang Kemendes PDTT kepada tenaga pendamping desa.
Hal yang sama juga terjadi pada semester pertama 2016, dari Rp 1,3 trilun anggaran untuk pembayaran honorarim pendamping desa Kemendes PDTT hanya memberikan Rp 550 miliar. Sisanya sebesar Rp 750 miliar belum direalisasikan.
"Dalam rekomendasi poin B, BPK memerintahkan agar Kemendes mempertangungjawabkan biaya honorarium tenaga pendamping tahun 2015 dan tahun 2016, sampai akhir pemeriksaan, kami tidak mendapat dokumen pertanggungjawaban," ujar Yudi saat menjadi saksi untuk terdakwa Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo.di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/9).
Lebih lanjut Yudi juga menemukan perbedaan harga yang ditentukan Kemendes PDTT untuk membayar honorarium pendamping desa. Kemendes PDTT mencantumkan Rp 2,5 juta untuk PNS golongan II A, sementara referensi yang diterima pihaknya honorarium sebesar Rp 1,9 juta.
"Untuk penentuan harganya kami tidak yakin dasar honorarium, kami tidak temukan dasar kajiannya," ujar Yudi.
Dalam kasus ini, Sugito dan Jarot didakwa memberikan uang sebesar Rp 240 juta kepada Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK.
Uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.
Dalam surat dakwaan Sugito dan Djarot, Jakasa Penuntut Umum telah membeberkan adanya temuan BPK terkait utang honorarium pendamping desa yang belum dibayar pada tahun 2015 dan 2016. Dalam dakwaan disebutkan pada 2016, temuan atau utang tersebut sebesar Rp 550.467.601.255 miliar. Namun demikian Kemendes PDTT belum seluruhnya melaksanakan rekomendasi hingga dilakukan pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.
[san]
