Berita

Net

Hukum

Pakar: Wajar Pimpinan DPR Surati KPK

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 21:09 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah pimpinan DPR RI mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto hingga proses pra peradilan selesai dianggap wajar.

Pasalnya, selama ini KPK tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Novanto sebagai tersangka tetapi tiba-tiba bergerak cepat melakukan pemeriksaan saat Novanto tengah mengajukan gugatan pra peradilan.

"Bahwa ada kenyataan yang masuk akal iya. Kenyataan itu adalah Novanto sudah lama ditetapkan jadi tersangka tapi tidak diperiksa-periksa. Ini dia (Novanto) ajukan praperadilan, KPK percepatan pemeriksaan," jelas pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada wartawan di Jakarta (Rabu, 13/9).


Surat penundaan pemeriksaan itu juga mengacu pada kasus yang pernah menimpa Komjen Budi Gunawan saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menghentikan seluruh proses hukum ketika gugatan pra peradilan diajukan oleh Budi Gunawan yang kini menjabat kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sedangkan dalam kasus Novanto, KPK justru bersikeras untuk terus melakukan pemeriksaan. Artinya, ada perbedaan perlakuan dalam menangani kasus yang bisa mencederai asas keadilan.

"Tunda saja dulu. Kalau teman-teman di DPR seperti itu, saya bisa memahami," imbuh Margarito.

Sidang perdana pra peradilan Novanto atas dugaan terlibat korupsi KTP-el dijadwalkan digelar pada Selasa kemarin (12/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ditunda hingga 20 September karena pihak KPK mengaku belum siap. [wah] 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya