Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan kepada Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang.
Lantaran Marisi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi Rp 5,4 miliar terkait pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (RS PKIP Unud) tahun anggaran 2009.
Marisi, terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama sesuai dakwaan kedua," ujar Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/9).
Dalam hal yang memberatkan, hakim menilai perbuatan yang dilakukan anak buah M. Nazaruddin tersebut tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan, Marisi berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
"Terdakwa juga tidak mendapat keuntungan dari proyek pengadaan alat kesehatan RS PKIP Unud," ujar Hakim Ibnu.
Dalam kasus ini, Marisi turut serta bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen dalam proyek alkes Made Meregawa dan pemilik Permai Grup M. Nazaruddin melakukan rekayasa dalam proses pengadaan alkes RS PKIP Unud tahun 2009. Rekayasa dilakukan agar PT Mahkota Negara ditetapkan menjadi pemenang lelang dengan cara mencari dan mengusulkan nama perusahaan peserta lelang yang akan menjadi pendamping PT Mahkota Negara.
Selain itu, Marisi juga terlibat dalam rekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga dari perusahaan pendamping. Kemudian, mempengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari PT Mahkota Negara.
Dalam prosesnya, Marisi juga mempengaruhi panitia lelang dengan cara melibatkan pegawai Permai Grup dalam evaluasi penawaran, serta membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang/pekerjaan yang fiktif. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembayaran pekerjaan pengadaan alkes dibayarkan 100 persen walau tidak sesuai prestasi pekerjaan sebenarnya.
Perbuatan Marisi telah memperkaya PT Mahkota Negara sebesar Rp 5,4 miliar. Sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perbuatan itu telah merugikan negara Rp 7 miliar.
Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memohon majelis hakim menjatuhkan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.
[wah]
