Berita

Foto: RMOL

Hukum

DPR Minta Tunda Penyidikan Novanto, Begini Komentar Pimpinan KPK

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 20:08 WIB | LAPORAN:

Pimpinan Sekretaris Jenderal DPR RI telah mengirimkan surat ke KPK terkait permintaan penundaan proses penyidikan kasus Setya Novanto, kemarin (Selasa, 12/9).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan, permintaan itu tidak akan berpengaruh pada proses pemeriksaan saksi yang saat ini masih dilakukan penyidik KPK.

"Gak ada pengaruhnya. Tapi kalau ada orang yang meminta, ya, silakan saja. Masa kita melarang orang yang meminta. Masalah dikabulkan atau tidak, ya itu urusan KPK," jelas Basaria usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (13/9).

DPR meminta agar KPK menghargai proses praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Sehingga meminta KPK untuk menunda proses penyidikan kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Novanto.

Basaria tidak menganggap hal tersebut sebagai satu bentuk intervensi kepada KPK. Dia tekankan lagi, proses penyidikan dan praperadilan merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permintaan itu tidak akan mempengaruhi apapun.

"Saya pikir itu bukan intervensi. Saya sendiri belum baca apa isinya (surat). Penyidikan sampai saat ini tetap jalan. Tidak terpengaruh. Kita tunggu nanti hasil dari praperadilan," pungkasnya. [sam]

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya