Berita

Hukum

Sering Bermasalah di Tingkat Bawah, BPJS Kesehatan Harus Diaudit

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 13:42 WIB | LAPORAN:

Banyaknya persoalan yang dialami dan terjadi kepada pasien dan juga peserta BPJS Kesehatan menunjukkan pengelolaan keuangan dan pembayaran biaya dan kebutuhan kesehatan masyarakat sering terabaikan. Karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) diminta untuk segera diaudit.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Dan Advokasi Masyarakat (PBHAM), Anggiat Gabe Sinaga menyampaikan, dalam sepekan ini, dua kasus meninggal pasien anak dan jabang bayi dikarenakan kesulitan mengakses alat dan pembayaran biaya perobatan di rumah sakit, harusnya menjadi perhatian serius semua pihak, terutama Departemen Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan itu harus diaudit. Berkali-kali persoalan pembiayaan yang harusnya di-cover oleh BPJS Kesehatan dibuat sulit. Sehingga membuat pasien kehilangan nyawa. Selain itu, pihak Rumah Sakit yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya pun harus diberikan sanksi tegas,” ujar Anggiat Gabe Sinaga, di Jakarta, Rabu (13/9).


Menurut dia, masyarakat dan perangkat hukum tidak boleh diam. permintaan agar dilakukan audit BPJS Kesehatan secara terbuka dan transparan harus dilakukan segera.

"Kita semua perlu tahu, dikemanakan uang itu semua? Kok selalu bermasalah di bawah dan sering dipersulit,” tutur dia.

Jika tidak berbanding lurus dengan pelayanan dan keselamatan masyarakat, lanjut Anggiat, maka para jajaran direksi BPJS Kesehatan dan juga para Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan itu harus dibekukan, atau dipecat.

"Dana di BPJS Kesehatan itu adalah dana negara, dana pemerintah, dan dana publik. Kita berhak mengetahui dikemanakan itu semua. maka audit yang terbuka harus dilakukan,” ujarnya.

Meskipun, kata dia, ada auditor yang menilai pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan selama ini, menurut  Anggiat Gabe, hal itu tidak dilakukan dengan transparan.

"BPJS Kesehatan jangan berlindung di balik audit-auditan buatan mereka. Masyarakat perlu tahu dikemanakan uang mereka,” ujarnya.

Dia juga mengkritisi kinerja Direksi dan jajaran Dewas BPJS Kesehatan yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Padahal, kata dia, anggaran untuk menggaji mereka sangat besar.

"Gaji dan tunjangan para direksi dan anggota Dewas-nya besar. Ratusan juta rupiah, tetapi kinerjanya jeblok. Ngapain saja mereka ada kalau kinerja mereka begitu-begitu saja. Enak bener hidup mereka itu. Harus dibongkar dan diaudit semuanya,” pungkas Anggiat Gabe. [sam]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya