Berita

Hukum

Sering Bermasalah di Tingkat Bawah, BPJS Kesehatan Harus Diaudit

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 13:42 WIB | LAPORAN:

Banyaknya persoalan yang dialami dan terjadi kepada pasien dan juga peserta BPJS Kesehatan menunjukkan pengelolaan keuangan dan pembayaran biaya dan kebutuhan kesehatan masyarakat sering terabaikan. Karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) diminta untuk segera diaudit.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Dan Advokasi Masyarakat (PBHAM), Anggiat Gabe Sinaga menyampaikan, dalam sepekan ini, dua kasus meninggal pasien anak dan jabang bayi dikarenakan kesulitan mengakses alat dan pembayaran biaya perobatan di rumah sakit, harusnya menjadi perhatian serius semua pihak, terutama Departemen Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan itu harus diaudit. Berkali-kali persoalan pembiayaan yang harusnya di-cover oleh BPJS Kesehatan dibuat sulit. Sehingga membuat pasien kehilangan nyawa. Selain itu, pihak Rumah Sakit yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya pun harus diberikan sanksi tegas,” ujar Anggiat Gabe Sinaga, di Jakarta, Rabu (13/9).


Menurut dia, masyarakat dan perangkat hukum tidak boleh diam. permintaan agar dilakukan audit BPJS Kesehatan secara terbuka dan transparan harus dilakukan segera.

"Kita semua perlu tahu, dikemanakan uang itu semua? Kok selalu bermasalah di bawah dan sering dipersulit,” tutur dia.

Jika tidak berbanding lurus dengan pelayanan dan keselamatan masyarakat, lanjut Anggiat, maka para jajaran direksi BPJS Kesehatan dan juga para Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan itu harus dibekukan, atau dipecat.

"Dana di BPJS Kesehatan itu adalah dana negara, dana pemerintah, dan dana publik. Kita berhak mengetahui dikemanakan itu semua. maka audit yang terbuka harus dilakukan,” ujarnya.

Meskipun, kata dia, ada auditor yang menilai pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan selama ini, menurut  Anggiat Gabe, hal itu tidak dilakukan dengan transparan.

"BPJS Kesehatan jangan berlindung di balik audit-auditan buatan mereka. Masyarakat perlu tahu dikemanakan uang mereka,” ujarnya.

Dia juga mengkritisi kinerja Direksi dan jajaran Dewas BPJS Kesehatan yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Padahal, kata dia, anggaran untuk menggaji mereka sangat besar.

"Gaji dan tunjangan para direksi dan anggota Dewas-nya besar. Ratusan juta rupiah, tetapi kinerjanya jeblok. Ngapain saja mereka ada kalau kinerja mereka begitu-begitu saja. Enak bener hidup mereka itu. Harus dibongkar dan diaudit semuanya,” pungkas Anggiat Gabe. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya