Selain dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tim Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dijadwalkan bertemu pimpinan Partai Nasdem, hari ini (Rabu, 13/9).
"Hari ini direncanakan tim pencegahan KPK akan mendatangi Partai Demokrat dan Partai Nasdem untuk berdiskusi tentang bagaimana mewujudkan politik berintegritas secara bersama-sama," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jakarta.
Ia menjelaskan, setidaknya ada dua dimensi utama yang difokuskan KPK dalam kunjungan ke-dua parpol tersebut. Yakni, peningkatan pendanaan politik dan pembangunan integritas parpol.
"Untuk pembangunan integritas parpol kita melakukan kajian bersama dengan beberapa profesor di LIPI juga. Hasilnya saat ini dibawa ke seluruh parpol," jelas Febri.
"Prinsip dasarnya, selain kerja penindakan dalam memproses kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi, tentu KPK juga memiliki tanggung jawab di bidang pencegahan. Karena itulah, agar aspek integritas parpol ini bisa diwujudkan, perlu komitmen dan keterbukaan dari para pimpinan Partai Politik," terang Febri.
Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang menyebutkan, dalam pertemuan KPK dengan Partai Demokrat akan diwakili oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Sementara pertemuan dengan Partai Nasdem, KPK diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan Pahalan Nainggolan.
"Karena saya mau ke luar kota, Pak Alex (Alexander Marwata) sudah di luar kota, Pak Agus (Rahardjo) mau keluar kota," tambah Saut melalui pesan singkat.
"Itu acara untuk membangun kader parpol agar berintegritas. Karena parpol itu masa depan negara. Kita mau ajak agar parpol mau ikut akselerasi negara bersih berintegritas," imbuhnya.
Febri menjelaskan, kunjungan ke parpol itu sudah dilakukan KPK sejak akhir Agustus lalu. Tim Pencegahan KPK sudah bertemu dan berdiskusi dengan pengurus pusat PDIP (31/8), Gerindra (7/8), PKB (7/9) dan Hanura (11/9).
"Secara prinsip ada komitmen untuk memperkuat dan membenahi parpol dari dalam. Hal-hal yang menjadi perhatian saat ini adalah pengaturan dan penegakan kode etik, penataan sistem rekruitmen politik di parpol dan sistem akuntabilitas pengelolaan dana dan keuangan parpol," kata Febri.
KPK berharap, ke depan parpol sebagai pilar demokrasi bisa menjadi bagian penting dari segala upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui upaya pemberantasan korupsi. Febri menyebutkan, dalam waktu dekat seluruh parpol akan didatangi untuk mendapatkan gambaran lebih utuh terkait dengan peluang penerapan program pencegahan korupsi.
[wid]
