Sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI, Setya Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda seminggu. Penundaan ini lantaran KPK belum dapat melengkapi sejumlah persyaratan terkait gugatan penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
"KPK selaku pemohon meminta waktu penundaan persidangan tiga minggu kedepan, untuk dapat mempersiapkan administrasi lainnya. Berdasarkan itu hakim menunda hingga tiga minggu kedepan," jelas Hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar saat membaca surat permohonan penundaan Biro Hukum KPK di PN Jaksel, Jalan Ampera raya, Selasa (12/9).
Tim kuasa hukum Novanto menerima penundaan tersebut, namun keberatan dengan waktu yang diminta KPK untuk melengkapi persyaratan administrasi.
Salah seorang kuasa hukum, Ketut Mulya Arsana, menjelaskan bahwa waktu yang diminta terlalu lama untuk memperlancar persidangan.
Pihaknya memohon agar waktu penundaan dipersingkat menjadi tiga hari sesuai dengan ketentuan. Mengingat kuasa hukum telah menentukan waktu untuk menghadirkan saksi-saksi, terutama membuat jadwal persidangan dalam menghadirkan ahli.
"Kami membutuhkan termin waktu yang pas dan tepat. Kami mohonkan jadwal yang bisa kami tetapkan dalam persidangan," ujar Ketut.
Hakim Cepi sepakat agar penundaan dilakukan selama tujuh hari dan menetapkan praperadilan ditunda hingga Rabu, 20 September 2017 mendatang.
"Kami mencoba gar semua persiapan terutama pemohonan dan KPK dapat waktu cukup, karena berdasarkan hukum acara praperadilan cepat tujuh hari, jadi tidak mungkin perkara terlalu lama," ujar Cepi.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar itu mengajukan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.
Gugatan praperadilan itu didaftarkan dengan nomor perkara 97/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL pada Senin (4/9) lalu.
Gugatan itu berisi, pertama, menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto batal demi hukum.
Kedua memerintahkan termohon dalam hal ini KPK untuk menghentikan penyidikan tehadap Setya Novanto sebagai pemohon berdasarkan surat perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.
Ketiga memerintahkan termohon mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto sejak putusan dalam perkara ini diucapkan. Keempat memerintahkan termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto dari tahanan apabila pemohon berada di dalam tahanan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan. Terakhir menyatakan batal dan tidak sah segala penetapan yang dikelurkan oleh termohon terhadap pemohon.
[sam]
