Berita

Ilustrasi/RM

Hukum

Anak Kandung Reformasi, KPK Harus Diselamatkan!

Paling Berhasil Dalam Korupsi
SENIN, 11 SEPTEMBER 2017 | 18:53 WIB | LAPORAN:

Upaya kriminalisasi dan pelemahan yang terus menerus terjadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihentikan. Selain belum terlihat adanya upaya serius dari institusi-institusi negara untuk menyelamatkan KPK, masyarakat Indonesia diserukan agar melakukan upaya penyelamatan kepada lembaga anti rasuah itu, yang disebut sebagai salah satu anak kandung Reformasi di Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung menilai, kriminalisasi pimpinan dan atau penyidik senior KPK serta pelemahan institusi KPK sudah sangat jelas terjadi, dan kasat mata.

"Geliat politik DPR RI dengan bermanuver melalui hak angket jelas memiliki motif untuk mempreteli kerja-kerja pemberantasan korupsi. KPK, merupakan produk atau anak kandung reformasi, kehadirannya masih sangat dibutuhkan bangsa ini dalam memberangus kejahatan korupsi,” ujar Jones Batara Manurung, di Jakarta, Senin (11/9).

Menurut dia, KPK yang adalah lembaga ad-hoc yang didirikan pasca reformasi merupakan lembaga yang paling berhasil dibandingkan institusi lain dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, banyak pihak yang selama ini merasa berada dalam zona nyaman korupsi terganggu dengan eksistensi KPK yang semakin dicintai rakyat. Sehingga akhir-akhir ini memang ada pihak-pihak yang mau mengamputasi KPK bahkan ada yang menginginkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kami melihat bahwa berbagai kalangan masyarakat mulai dari ormas, akademisi lintas keilmuan, seniman dan para pakar hukum tata negara menilai angket KPK  salah alamat, sebab KPK tidak semestinya menjadi obyek angket. Pansus angket ini cacat prosedur bahkan bertentangan dengan undang-undang serta bisa dilihat sebagai ajang pembalasan. Harusnya DPR RI dapat mendengar hal ini,” jelas Jones. [sam]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya