Kejaksaan Agung ingin ada ketegasan dalam penindakan terhadap perkara-perkara suap yang semakin sering terjadi.
"Hal yang patut kita bahas adalah persoalan suap," jelas Jaksa Agung, HM Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (11/09).
Menurut dia, diperlukan adanya sinergitas antara lembaga penegak hukum untuk mengatasi perkara suap yang semakin merebak belakangan.
Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, kata Prasetyo, harus saling mengingatkan untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan suatu kejadian pidana.
Jaksa Agung mengapresiasi kerja dan fungsi Komisi III yang dinilainya mampu mengevaluasi dan menguatkan kinerja lembaga hukum negara.
"Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan Komisi III dalam penguatan aparatur hukum kita, baik KPK, Kejaksaan dan Polri yang dilakukan dengan proporsional tanpa saling menjatuhkan," jelasnya.
Untuk itu, Kejagung akan menjalin komunikasi yang lebih intens dengan KPK dan Polri dalam penguatan penegakan hukum.
Selain itu, komunikasi diperlukan untuk memperjelas posisi masing-masing lembaga.
"Kejaksaan selaku bagian dari aparat hukum harus menunjukkan diri dalam penegakan hukum yang terukur dan objektif," tukasnya.
[sam]
