Berita

Foto/Net

Otomotif

Harga Melonjak, Penjualan Kendaraan Bakal Anjlok

Jika Pajak Khusus Bangun Jalan Diterapkan
SENIN, 11 SEPTEMBER 2017 | 09:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Produsen kendaraan bermotor menolak keras usulan pengusaha truk kepada pemerintah untuk menarik pajak khusus pembangunan jalan dari Agen Pemegang Merek (APM). Gabungan Pengusaha Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai saran tersebut bisa membuat harga jual kendaraan melonjak.

Ketua I Gaikindo Jongkie G Sugiarto mengatakan, usulan pengusaha truk kepada pemerintah untuk mengenakan pajak khusus membangun jalan atau road development tax terhadap produsen kendaraan pribadi sangat tidak tepat. Penerapan­nya akan menambah harga jual kendaraan pada konsumen.

"Harga mobil akan meningkat kalau dikenakan pungutan lagi, pajak apa pun namanya yang pasti harga mobil akan mening­kat," kata Jongkie.


Produsen kendaraan khawatir kenaikan harga jual karena usu­lan tersebut membuat penjualan anjlok lantaran masyarakat me­nahan daya beli. "Di lain sisi akan membuat penjualan menu­run kalau sampai penjualan menurun maka produksi perlu pengurangan," tuturnya.

Jika produksi sampai dikurangi, akibatnya yang paling ditakutin oleh perusahaan adalah pengurangan beban perusahaan ter­masuk mengurangi pasokan bahan baku dan pengurangan karyawan. "Bisa ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), itu yang tidak kami inginkan," cetusnya.

Dia berharap, APM jangan ditarik pungutan lagi. Pasalnya, kendaraan sudah banyak dibe­bani banyak pungutan. Beragam pungutan tersebut dimasukkan dalam harga jual, jika ditam­bahkan lagi pungutan baru maka minat orang untuk membeli akan berkurang.

"Produsen mobil APM sudah bayar pajak sangat besar dan pada ujungnya yang bayar ya yang beli kendaraan bermotor," katanya.

Menurut Jongkie, pembangunan jalan raya sendiri sudah menjadi tanggung jawab atau program pemerintah jadi biar saja negara yang mengaturnya dengan dana yang sudah ada. Karena itu, usulan dari pengusaha truk kepada pemerintah jangan diterapkan lantaran akan menimbulkan polemik baru.

"Pajak itu sudah masuk ren­cana pemerintah dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), itu tanggung jawab pemerintah maka wa­cana ini harus dipikirkan lagi," tuturnya.

Dia mempertanyakan, balik kepada pengusaha truk jika pajak kendaraan bermotor itu dikenakan pada jenis kendaraan seperti bus atau truk apakah pengusaha tidak merasa kebera­tan. "Akibatnya nanti harga jual truk bisa naik juga ya kan muter di situ juga kena pengusaha truk juga maka pikirkan lagi wacana ini tepat atau tidak," ucapnya.

Dewan Penasihat Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata menilai, usulan tersebut adalah kabar baik bagi pemerintah tapi kabar buruk bagi produsen kendaraan. "Kita tidak mung­kin menerima rencana karena totalitas itu tanggung jawab pe­merintah," ujar Gunadi.

Pemerintah diharapkan tidak menerapkan usulan tersebut. Menurut dia usulan harus dicer­mati lagi lantaran kendaraan bermotor sampai sekarang sudah dibebani 26 jenis pungutan atau pajak. Dari pada tarik pajak lagi lebih baik pajak yang ada dikelola dengan baik dan transparan.

"Kalau pendaftaran kendaraan bermotor kan disuruh bayar Su­rat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah (SP3D), itu kan pajak yang masuk ke pemerin­tahan nah itu kemana kita kan tidak tahu," katanya.

Dia menduga, usulan tersebut tidak hanya untuk menambah pemasukan negara tapi juga untuk menekan pertumbuhan kendaraan bermotor. "Tujuannya ini bukan membangun jalan saja tapi ini menghambat pertumbu­han kendaraan bermotor. saya pikir ini tidak tepat," katanya.

Gunadi menilai, sangat keliru jika ada pihak yang menyebut angka penjualan kendaraan bermotor sudah terlalu tinggi. Justru, saat ini, penjualan ken­daraan bermotor justru kurang banyak jika dibandingkan den­gan jumlah penduduknya.

"Jika dibandingkan negara lainnya yang lebih maju maka rasio kepemilikan mereka jauh lebih besar dibandingkan kita. misalnya Thailand dan Malay­sia," katanya.

Sebelumnya, para pengusaha truk menyarankan pemerintah mengenakan pajak khusus untuk membangun jalan atau road development tax terhadap pro­dusen kendaraan.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman menyebut pemerintah berhak mengenakan pajak itu kepada tiap unit ken­daraan penumpang yang dijual APM. "Nanti pendapatan negara dari produsen mobil tersebut bisa digunakan secara khusus membangun jalan," terangnya.

Oleh karena itu, skema pajak itu bisa dimasukkan ke dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat" Maka APM ini dikenai road development tax tiap kendaraan yang di jual," tuturnya. ***

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya