Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Indonesia guna menghentikan konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar.
Saran tersebut disampaikan langsung ke Kementerian Luar Negeri oleh Ketua Umum PERADI, Fauzie Yusuf Hasibuan dan sejumlah jajaran pengurusnya. Mereka menyambangi kantor Menteri Retno Marsudi itu, tadi siang (Jumat, 8/9).
Fauzie dan jajarannya diterima Direktur Jenderal (Dirjen) Protokol dan Konsuler Kemlu, Andri Hadi dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sek Dirjen) Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman.
Kepada Kemenlu, Fauzie mengatakan, sejumlah usulan dari Peradi ini diharapkan bisa diteruskan kepada UN Indonesia, ASEAN, dan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia serta lembaga terkait lainnya.
"PERADI meminta agar Pemerintah Myanmar menghentikan operasi militer di wilayah Rakhine, segera mengubah sikap dengan dasar pandangan penegakan hukum dalam persoalan di sana," kata Fauzie.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus mendorong Myanmar agar memproses secara hukum oknum-oknum masyarakat yang diduga mengganggu keamanan maupun melakukan sparatisme, serta memproses oknum militer dan sipil yang diduga melanggar HAM.
"PERADI meminta Myanmar menerapkan kebijakan
equality before the law dalam memperlakukan penduduk yang berada di wilayah Rakhine tanpa melihat suku, agama, dan perbedan lainnya. Kalau sudah melanggar HAM, kita berharap supaya ada kesamaan pandangan tidak kompromi soal etnis, agama, dan lain-lain," ujarnya.
Kemudian, Peradi juga mendorong lembaga internasional untuk bersama-sama melakukan pendekatan maksimal dan meminta Myanmar untuk membuka akses bagi lembaga-lembaga internasional agar bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan di sana.
Fauzie menegaskan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung Pemerintah Indonesia yang melakukan langkah-langkah cepat dan strategis sehingga Indonesia menjadi bagian terdepan dan bekerja keras agar krisis di wilayah Rakhine itu bisa segera diselesaikan. "PERADI siap membantu pemerintah," lanjutnya.
Pihak Kemenlu mengapresiasi masukan yang diberikan Peradi. Kata Andri, masukan tersebut menjadi bukti sinergitas antara pemerintah dan berbagai elemen lainnya untuk menyelesaikan permasalahan di Rakhine.
"Ini yang sebenarnya kita harapkan dalam rangka sinergi pemerintah dan masyarakat. Kita sangat memahami soal pentingnya HAM bagi lawyer. Kami sangat hargai sekali keprihatinan dan keresahan itu yang di sampaikan dengan cara yang elegant yaitu dengan beraudiensi ," katanya.
Bangsa Indonesia, lanjut Andri, telah melakukan sejumlah aksi nyata untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah di Rakhine. Indonesia akan tetap berkomitmen karena ini masalah kemanusiaan.
"Kemarin Menlu telah bertemu panglima militer Myanmar dan sampaikan konsentrasi kita. Indonesia juga telah memberikan banyak bantuan. Sebelumnya kita juga bangun sekolah di Rakhine juga," katanya.
Indonesia juga meminta semua elemen di Myanmar menahan diri. "Kita berharap semua ini akan segera berakhir dan kita memberikan solusi buat perdamaian," demikian Andri.
[sam]
