Berita

Ali Fauzi/Dok: BPPT

Pertahanan

Adik Kandung Amrozi: Konflik Rohingya Picu Terorisme di Indonesia

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 | 16:08 WIB | LAPORAN:

Konflik Rohingya di Myanmar, yang dalam beberapa hari terakhir mengemuka di pemberitaan sejumlah media bisa memicu tumbuhnya kembali terorisme di Indonesia.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Ali Fauzi, adik kandung terpidana kasus bom Bali, Amrozi dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Kamis (7/9).

Hal yang sama diungkapkan mantan narapidana terorisme itu saat mengisi materi di kegiatan Dialog Pelibatan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme di kampus Universitas Tomakaka, Mamuju, Sulawesi Barat, kemarin.


Dalam kesempatan itu, Ali berkisah megenai awal mula munculnya terorisme di Indonesia yang dipicu oleh invasi Uni Soviet ke Afghanistan.

"Dari konflik di Afghanistan itu banyak muslim Indonesia yang berjihad ke sana. Itu bagian dari jihadul kahfi, solidaritas ke sesama muslim," jelasnya.

Dalam konflik di Afghanistan, ketika peperangan berakhir muslim Indonesia yang sebelumnya berjihad kembali pulang ke kampung halaman dengan kondisi terlatif menggunakan senjata, merakit bom dan keahlian ala militer lainnya. Hal itulah yang kemudian memicu munculnya aksi terorisme di Indonesia.

"Dalam konflik Rohingnya di Myanmar sudah banyak muslim Indonesia yang bersiap jihad ke sana. Mereka yang nantinya kembali tentu sudah terlatih dengan sendirinya, dan itu berpotensi menjadi pelaku terorisme di Indonesia," tegas Ali.

Ali mendesak sikap pro aktif pemerintah Indonesia untuk ikut serta memecahkan persoalan yang dihadapi muslim Rohingnya di Myanmar untuk langkah pencegahan munculnya terorisme di Indonesia.
Dikatakannya juga, dalam setiap konflik pasti ada yang diuntungkan, antara lain pasar gelap senjata dan pemasok senjata global yang mendapat keuntungan besar.

"Tapi kita bersyukur pemerintah Indonesia cukup baik berperan mengatasi permasalahan saudara-saudara kita muslim Rohingya. Ini akan meredam keinginan jihad kahfi muslim Indonesia ke Myanmar," tandas Ali.

Dia juga menyebut adanya jenis jihad lainnya, yaitu jihadul thalab, perintah membunuh kelompok kafir.

"Tapi jihad thalab tidak tepat dilakukan di Indonesia, karena tidak ada istilah kafir di sini. Pemerintah mengakui agama-agama selain Islam, dan mereka yang tidak beragama Islam adalah saudara kita yang tidak boleh dibunuh," pungkasnya.

Dialog Pelibatan LDK dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme di Universitas Tomakaka terselenggara atas kerjasama BNPT dan FKPT Sulawesi Barat. Kegiatan yang sama sudah dan akan dilaksanakan di 32 provinsi se-Indonesia sepanjang tahun 2017. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya