Berita

Irwandi Yusuf

Politik

Resmi, Gubernur Aceh Minta Myanmar Hentikan Operasi Militer

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 | 10:06 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah Provinsi Aceh meminta Pemerintah Myanmar untuk menahan diri secara maksimal dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Myanmar diharapkan segera menghentikan operasi militer di wilayah Rakhine dan memulai proses stabilisasi politik dan peace-building antara warga Rakhine dan Muslim Rohingya.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam keterangan pers yang diterima Redaksi (Kamis, 7/8). Karena operasi militer, kata dia, hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan memunculkan radikalisme.


"Bahkan dapat mengarah kepada perang sipil yang lebih luas. Segala upaya untuk mencegah konflik harus dilakukan untuk menjaga kestabilan politik di regional ASEAN, mengingat beberapa negara ASEAN dan komunitas masyarakat muslim sudah bereaksi keras terkait kekerasan bersenjata di wilayah Rakhine," ungkap Irwandi.

Karena itu, sebagai provinsi yang pernah mengalami konflik bersenjata selama 30 Tahun dan berada di bawah status Daerah Operasi Militer selama kurang lebih 15 Tahun, Pemprov Aceh sungguh sangat menyesalkan tindakan Pemerintah Myanmar yang memberlakukan operasi militer di wilayah Rakhine.

"Pengalaman konflik bersenjata di Aceh justru hanya membawa kemudaratan dan kemunduran yang besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Dan memberikan luka mendalam bagi para korban yang kebanyakan merupakan masyarakat sipil," katanya mengingatkan.

Dia mendorong Pemerintah Myanmar menggandeng PBB, ASEAN, dan Organisasi Internasional lainnya dalam memulai proses peace-building dan membuka diri sebagai wujud komitmen Pemerintah Myanmar dalam penegakan hak asasi manusia dan demokrasi.

"Untuk Pemerintah Indonesia, sebagai sahabat sekawasan ASEAN perlu secara intens membantu Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Perdamaian di wilayah Rakhine, mendorong terbukanya akses bantuan kemanusiaan untuk para korban, dan membangun payung hukum untuk melindungi setiap orang tanpa membedakan ras, suku, dan agama terutama perlindungan terhadap kelompok rentan," sambungnya.

Aceh sendiri, kata dia menambahkan, bersedia untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Myanmar dan membantu mewujudkan perdamaian di wilayah Rakhine. [zul]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

RI Peringkat 18 Kasus Anti-Dumping, Kalah Agresif dari AS dan India

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:19

Publik Diajak Terlibat Awasi Kualitas Makanan Lewat Aplikasi Reviu Pelaksanaan MBG

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:04

Keluarga Terdakwa Kasus Pembunuhan di Pemalang Ngadu ke Legislator Nasdem

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:52

Lembang Berpeluang Diserbu Wisatawan saat Long Weekend

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:33

Kemlu RI Rayakan Africa Day 2026 Lewat Laga Persahabatan Diplomatik

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:29

Sudah Bertransformasi, Penguatan Literasi Digital jadi Kunci Cegah TPPO

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:26

Salat Id di Prancis, Prabowo Cetak Sejarah

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:22

RI-Thailand Perkuat Hubungan Bisnis dan Kerja Sama Hukum

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:54

Haji Mabrur Jadi Duta Antikorupsi

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:50

Prabowo Dijadwalkan Salat Iduladha Bersama Diaspora RI di Paris

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:37

Selengkapnya