Berita

Tito Karnavian/Net

Hukum

Jenderal Tito: Waspada, Isu Rohingya Bakar Sentimen Masyarakat untuk Anti Pemerintah

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 | 13:42 WIB | LAPORAN:

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencium adanya gelagat dari pihak tertentu yang ingin memanfaatkan isu kekerasan etnis Rohingya di Myanmar untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tito bahkan mengaku sudah mengantongi informasi terkait itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Ismail Fahmi di Twitter terkait isu pembantaian etnis Rohingya.

"Isu ini (Rohingya) lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah," ungkapnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).


"Jadi orang orang yang banyak menyampaikan isu di twitter lebih banyak mengajak kelompok umat Islam lain berantipati pada pemerintah dan presiden dibanding berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan," lanjutnya.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, isu Rohingya malah dipakai untuk membakar sentimen Umat Islam untuk anti pemerintah layaknya Pilgub DKI Jakarta baru-baru ini, bukan sebagai aksi kemanusiaan.

Di media sosial itu, kata dia, masyarakat seakan digiring untuk memframing pemerintah lemah dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya. Padahal, sesungguhnya pemerintah sudah melakukan langkah yang tepat.

"Gaya lama. Karna dulu ada isu Pilgub (DKI) untuk nyerang pemerintah. Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipake untuk goreng-goreng. Ini penelitian ini. Software opinion analysist," bebernya.

Karena itu pihaknya melarang Aksi Bela Rohingya di Candi Borobudur yang rencananya akan digelar oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan laskar di Magelang dan daerah sekitarnya di Borobudur pada Jumat (8/9) nanti.

"Sekarang yang harus dikerjakan bukannya dalam menguasai Borobudur. Ini warisan dunia, kebanggaan kita, simbol budaya kita, abad kedelapan orang jawa mampu buat bangunan seperti itu. Ini bukti peradaban tinggi bangsa Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Jenderal Tito mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih waspada dalam menerima ajakan apapun untuk antipati pemerintah.

"Masyarakat saya minta lebih waspada," pungkasnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya