Berita

Jaya Suprana

Penanggulangan Tragedi Rohingya Melalui Jalur Kemanusiaan

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 | 09:02 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

AMANAT penderitaan kaum Rohingya di Myanmar menggaung sampai ke Jakarta. Sebelum berbagai unjuk rasa dan aksi teatrikal memprotes pemerintah Myanmar berlangsung, pada subuh pagi buta Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta Pusat dilempari bom molotov.

Indonesia
Maka Presiden Indonesia Joko Widodo secara khusus menggelar konferensi pers di Istana Merdeka untuk menjelaskan sikap pemerintah Indonesia terhadap tragedi Rohingya. Sejak awal tahun 2017, Indonesia telah mengirim bantuan obat-obatan dan makanan untuk Rohingya di Myanmar sebanyak 10 kontainer. Indonesia juga membangun sekolah di Rakhine untuk Rohingya, dan akan membangun rumah sakit yang sudah sejak dulu direncanakan dimulai Oktober tahun ini.

Indonesia secara khusus telah meluncurkan program bantuan untuk Myanmar yang diberi nama Hummanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program ini mewadahi 11 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) untuk memberikan bantuan jangka panjang dan menengah bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine Bantuan senilai 2 juta dolar AS tersebut diberikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Dana HASCO berasal dari donasi masyarakat Indonesia.  

Indonesia secara khusus telah meluncurkan program bantuan untuk Myanmar yang diberi nama Hummanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program ini mewadahi 11 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) untuk memberikan bantuan jangka panjang dan menengah bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine Bantuan senilai 2 juta dolar AS tersebut diberikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Dana HASCO berasal dari donasi masyarakat Indonesia.  

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertolak ke Naypyidaw untuk bertemu para pejabat tinggi negeri Myanmar demi berupaya menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Orang pertama yang akan ditemui Menlu Retno di Myanmar adalah Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Selanjutnya, Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang dapat menghentikan pembantaian Rohingya. Sebelumnya Menlu Retno juga telah berbincang dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. PBB menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia yang ingin sekuat tenaga menyelesaikan krisis Rohingya.

Kemanusiaan
Misi yang diemban Menlu Retno memang berat bahkan terkesan Mission Impossible akibat skala dan dimensi problematika yang dihadapi memang luar biasa kompleks terkait aspek etnis, sosial, ekonomi, agama bahkan politik bukan internal Myanmar saja namun juga merambah sampai ke negara-negara yang menjadi tujuan pengungsian kaum Rohingnya. Ibarat benang ruwet maka masalah Myanmar memang tidak bisa diselesaikan dengan pencarian apalagi penetapan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Perdebatan melalui jalur SARA jelas rawan menghadapi jalan buntu. Apalagi jika polemik merambah masuk ke ranah agama yang diperparah dengan kepentingan politik kekuasaan . Maka kebijakan pendekatan yang telah dirintis oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan ditalaksanakan oleh Menlu Retno Marsudi sudah berada di jalur dan arah yang tepat dan benar. Indonesia tidak melibatkan diri ke polemik SARA, sosial, ekonomi, agama , politik namun murni berupaya menempuh jalur kemanusiaan bukan dengan sekadar retorika namun dengan tindakan langkah nyata memberikan bantuan kemanusiaan.

Insya Allah, melalui jalur kemanusiaan, bangsa Indonesia mampu menyentuh lubuk sanubari kemanusiaan bangsa Myanmar untuk berkenan menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesama manusia di kawasan Rakhine terhadap minoritas masyarakat Rohingnya yang pada hakikatnya merupakan sesama manusia sama dengan minoritas masyarakat Myanmar. [***]

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan 

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya