Berita

Dunia

Sejak Kemarin Warga AS Dilarang Ke Korea Utara, Tapi Ada Dispensasi

SABTU, 02 SEPTEMBER 2017 | 13:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Larangan pemerintah Amerika Serikat terhadap warganya untuk berkunjung ke Korea Utara mulai berlaku kemarin (Jumat, 1/9).

Larangan tersebut membuat paspor AS. tidak valid untuk bepergian ke Korea Utara dan mengizinkan Departemen Luar Negeri AS mencabut paspor siapa pun yang melawan larangan tersebut.

Kebijakan melarang warga AS ke Korea Utara diumumkan pada bulan Juli lalu oleh pemerintahan Donald Trump.


Tapi bukan berarti semua warga AS dilarang. Ada pengecualian "sangat terbatas" untuk mendapat dispensasi.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemohon harus membuktikan bahwa perjalanan mereka sesuai dengan kepentingan nasional AS. Itu bisa termasuk wartawan atau tenaga bantuan kemanusiaan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemohon harus mengajukan sebuah pernyataan yang menjelaskan mengapa perjalanan tersebut melayani kepentingan nasional, beserta dokumentasinya.

Mereka yang diberi pengecualian akan diberi surat yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan Paspor Validasi Khusus. Dan izin itu berlaku hanya untuk satu kali perjalanan ke Korea Utara. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya