Berita

Pengungsi Rohingya/net

Politik

PEMBANTAIAN ROHINGYA

Mendesak, Indonesia Gagas Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN

SABTU, 02 SEPTEMBER 2017 | 06:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Peran militer Myanmar dalam pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime againts humanity.

Apalagi, keterlibatan militer itu diketahui pula oleh pemerintah Myanmar. Kejahatan terhadap kemanusiaan terlihat sangat sistematis yang semestinya segera mendapatkan perhatian dari Komisi Tinggi HAM PBB.

"Sayangnya, komisi tinggi HAM pun sampai sekarang belum bersikap sama sekali terhadap tragedi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum radikal Buddha yang didukung oleh militer Myanmar," kata salah satu Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, Mahmuddin Muslim, dalam keterangan persnya.


Dia mendesak pemerintah Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, segera mengambil langkah-langkah diplomasi dan politik internasional guna menghentikan pemberangusan etnis Rohingya oleh kaum radikal Buddha dan militer Myanmar. Indonesia bisa memulai dari membangun komitmen dan solidaritas negara-negara anggota ASEAN.

"Tentu saja, langkah yang dilakukan harus lebih konkret daripada sekadar pernyataan mengecam. Dengan inisiatif Indonesia, bisa saja segera dilakukan pertemuan tingkat tinggi ASEAN dengan agenda tunggal 'Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar'," ujarnya.

Dia mengatakan, pengaruh Indonesia pada tingkat ASEAN sampai saat ini masih dihormati dan diperhitungkan. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN itu, pemerintah Indonesia bisa mendorong negara-negara ASEAN untuk meminta Myanmar menghentikan kekejaman mereka pada etnis muslim Rohingya.

"Atau lebih jauh, jika Myanmar bergeming, Indonesia bisa mendorong ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan," tambahnya. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya