Berita

Yusril/net

Hukum

PBB: Myanmar Wajib Dihukum Oleh Dunia Internasional

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2017 | 20:56 WIB | LAPORAN:

Keterlibatan militer Myanmar dalam pembantaian masyarakat Muslim Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan atau "crime against humanity" yang wajib dihukum oleh dunia internasional.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (1/9).

"Pembantaian yang dilakukan tentata Myanmar itu sengaja dibiarkan oleh Pemerinrahnya sehingga kejahatan ini menjadi kejahatan sistematis dan meluas yang bertujuan melenyapkan sebuah entitas etnis atau "etnic cleansing" di negara itu," kata Yusril.


Untuk itu, Yusril menegaskan jika PBB mengutuk keras pembantaian Muslim Rohingya oleh militer Myanmar yang dibiarkan oleh Pemerintahnya. PBB kata Yusril segera akan melakukan langkah politis dan kemanusiaan untuk membantu Muslim Rohingya.

Lebih lanjut, PBB kata Yusril juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik untuk menekan Myanmar. Indonesia dapat menggalang negara-negara ASEAN lainnya untuk mengambil langkah nyata mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian atas Muslim Rohingya.

Pakar hukum tata negara ini juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Aung San Suu Kyi yang merupakan pemimpin paling berpengaruh di Myanmar saat ini, yang tidak mengambil sikap pro aktif menghentikan kekejaman militer Myanmar dan kelompok-kelompok agama di sana terhadap Muslim Rohingya.

"Sebagai pemegang Hadiah Nobel Perdamaian, sikap Suu Kiyi yang membiarkan kekejaman di Myanmar adalah sikap yang memalukan," kata Yusril.

PBB mengajak Umat Islam Indonesia untuk bersatu membantu Muslim Rohingya. Solidaritas sebagai sesama Muslim harus kita tunjukkan di saat-saat penderitaan saudara-saudara kita di Myanmar sudah demikian seriusnya. Yusril juga mengaku sudah memerintahkan Pemuda Bulan Bintang mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan kepada Muslim Rohingya.[san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya