Berita

Hukum

Aktivis Main Drama Kasih Kartu Merah Buat Dirdik KPK

KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 | 19:45 WIB | LAPORAN:

Desakan untuk memecat Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman makin keras disuarakan para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Hari ini (Kamis, 31/8), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar "aksi teatrikal" di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.

Menurut mereka, pimpinan KPK layak memecat Aris Budiman yang mereka nilai melanggar aturan karena menghadiri rapat dengar pendapat dengan Pansus KPK di DPR RI.


Mereka yang berunjukrasa berasal dari Indonesia Corruption Watch (ICW), YLBHI, LBH Jakarta, Kopel, dan beberapa organisasi lain. Dalam aksi teatrikal, dua orang demonstran mengenakan topeng wajah Aris dan Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Orang yang mengenakan topeng Agus memegang kertas karton merah bertuliskan "melanggar kode etik". Karton itu adalah "kartu merah" yang dalam laga sepakbola diartikan sebagai hukuman keluar dari lapangan permainan bagi pemain.

Sementara orang ketiga berperan sebagai wasit sambil memegang bendera.

"Simbol kartu merah sudah pantas diberikan kepada Aris, dipecat dan diserahkan ke institusi asalnya (Polri). KPK tidak butuh orang yang melemahkan KPK," ucap salah satu perwakilan organisasi saat berorasi.

Aksi itu dilakukan di hadapan tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode M Syarief, dan Saut Situmorang.

Pada Selasa lalu (29/8), Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus KPK untuk mengklarifikasi pernyataan tersangka E-KTP, Miryam S. Haryani, yang mengatakan ada tujuh pegawai KPK bertemu dengan anggota DPR.

Dari jawaban dan keterangan yang diberikan Aris kepada Pansus, terdapat indikasi praktik penyalahgunaan wewenang di tubuh KPK oleh pihak yang "powerfull" atau bisa mempengaruhi segala macam keputusan lembaga. [ald] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya