Berita

Hukum

Aktivis Main Drama Kasih Kartu Merah Buat Dirdik KPK

KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 | 19:45 WIB | LAPORAN:

Desakan untuk memecat Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman makin keras disuarakan para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Hari ini (Kamis, 31/8), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar "aksi teatrikal" di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.

Menurut mereka, pimpinan KPK layak memecat Aris Budiman yang mereka nilai melanggar aturan karena menghadiri rapat dengar pendapat dengan Pansus KPK di DPR RI.


Mereka yang berunjukrasa berasal dari Indonesia Corruption Watch (ICW), YLBHI, LBH Jakarta, Kopel, dan beberapa organisasi lain. Dalam aksi teatrikal, dua orang demonstran mengenakan topeng wajah Aris dan Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Orang yang mengenakan topeng Agus memegang kertas karton merah bertuliskan "melanggar kode etik". Karton itu adalah "kartu merah" yang dalam laga sepakbola diartikan sebagai hukuman keluar dari lapangan permainan bagi pemain.

Sementara orang ketiga berperan sebagai wasit sambil memegang bendera.

"Simbol kartu merah sudah pantas diberikan kepada Aris, dipecat dan diserahkan ke institusi asalnya (Polri). KPK tidak butuh orang yang melemahkan KPK," ucap salah satu perwakilan organisasi saat berorasi.

Aksi itu dilakukan di hadapan tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode M Syarief, dan Saut Situmorang.

Pada Selasa lalu (29/8), Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus KPK untuk mengklarifikasi pernyataan tersangka E-KTP, Miryam S. Haryani, yang mengatakan ada tujuh pegawai KPK bertemu dengan anggota DPR.

Dari jawaban dan keterangan yang diberikan Aris kepada Pansus, terdapat indikasi praktik penyalahgunaan wewenang di tubuh KPK oleh pihak yang "powerfull" atau bisa mempengaruhi segala macam keputusan lembaga. [ald] 

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya