Berita

Bisnis

Kadin PB Dan KPPU Sepakat Perangi Mafia Kartel

RABU, 30 AGUSTUS 2017 | 10:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Paradigma Baru dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat membangun kerjasama strategis, berkelanjutan dan jangka panjang. Kerjasama terbangun atas kesamaan misi memberantas mafia kartel, monopoli dan oligarki yang merajalela mengangkangi dunia usaha Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin PB Zainal Bintang dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf, sesasaat setelah pengurus Kadin PB mengadakan diskusi yang cukup intensif dengan komisioner KPPU di kantor KPPU di Jakarta, Selasa (29/8).

Kadin PB dimotori Oesman Sapta yang saat ini menjabat ketua DPD RI pada 2013. Kadin PB diberi misi dan tugas yang tegas dan jelas untuk memberdayakan dan sekaligus melindungi pelaku UMKM.


Kadin PB dipimpin Eddy Ganefo yang terpilih 2015 sebagai ketua umum diterima audiensi di Istana Negara dengan Presiden Joko Widodo pada 15 April 2016.

Dan pada 21 Juli 2017 telah ditanda tangani Nota Kesepakatan (MOU) dengan DPD. Dengan tujuan utama membangkitan perekonomian kerakyatan di daerah dan memperkuat eksistensi UMKM.

Yang menjadi fokus utama kedua lembaga tersebut adalah membenahi dan menata dunia bisnis yang dinilai saat ini berjalan tidak sehat dan meresahkan masyarakat.

Sumber ketimpangan dunia usaha selama belasan tahun ini, karena praktek monopoli, kartel dan oligarki  perdagangan komoditas tertentu oleh kelompok pengusaha kuat.

Praktek kartel, oligariki dan monopoli, terutama bahan pokok, dilakukan oleh pengusaha kuat itu, dan karenanya membuat pengusaha kecil atau UMKM tidak dapat berkembang. Bahkan semakin terpuruk.  
Meskipun upaya perlindungan dan pembinaan UMKM diatur dalam UU 20/2008 tentang UMKM, namun prakteknya UU tersebut tidak berhasil meratakan jalan bagi pengusaha kecil untuk dapat berkiprah secara sehat.

KPPU yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, yang mempunyai kewenangan pro yustisia serta memiliki kewenangan menindak dan menjatuhkan hukuman. Sementara pelaku UMKM adalah subjek hukum yang memerlukan mitra perlindungan hukum.

Kedua unsure inilah yang "menjodohkan" Kadin PB dan KPPU untuk bahu-membahu berjuang menuntaskan praktek mafia dalam dunia ekonomi di Indonesia.

"Nasib pelaku UMKM selama ini hanya sebagai pelengkap penderita. Dengan adanya kesepakatan Kadin PB dan KPPU, ke depan langkah pemberantasan praktek jahat seperti monopoli, kartel dan oligarki dunia usaha akan semakin dipertajam," ujar Bintang.

"Pelaku kartel, monopoli dan sejenisnya, mau tidak mau akan kami perangi, karena menyangkut masa depan kebaikan bangsa ini," tegas Zainal yang dikenal sebagai putra salah seorang tokoh pejuang di Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungannya itu, turut serta Wakil Ketua Umum Kadin PB, seperti K.Wirawan, Riad Oscha Chalid dan Yocky Hutagalung. Sementara di pihak KPPU Syarkawi Rauf didampingi komisioner diantaranya, Saidah Sakwan, Kamser Lumbanraja dan Nawir Messi. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya