Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono enggan membuka pihak-pihak yang disebutnya sebagai mafia di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, pasca ditetapkan sebagai tersangka suap, Tonny menyampaikan banyak mafia yang melakukan rekayasa evaluasi di lingkungan Ditjen Hubla.
Saat ditanyakan apakah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi termasuk mafia yang dimaksud, Toni menyangkal hal tersebut.
"Pak menteri orang baik," katanya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/8).
Tonny enggan membuka identitas mafia dimaksud karena khawatir dituduh mencemarkan nama baik. Namun, dia berjanji akan membeberkannya di dalam gelar perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Nanti bisa jadi pencemaran nama baik, saya tidak mau. Nanti deh kalau sudah masuk perkara ya," bebernya.
Tonny menjadi tersangka suap terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Kasus bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Dirjen Hubla Kemenhub Rabu lalu (23/8). KPK mengamankan lima orang yakni Antonius Tonny Budiono, Komisaris PT Adi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan, inisial S sebagai manager keuangan PT AGK, DG sebagai direktur PT AGK, dan W selaku kepala subdit pengerukan dan reklamasi.
Dalam operasi tersebut KPK menyita barang bukti uang lebih dari Rp 20 miliar. Dari kelimanya, KPK menetapkan status tersangka kepada Tonny, Adiputra, dan Wisnu.
[wah]
