Berita

Nusantara

Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Hambatan Raih Bonus Demografi

SENIN, 28 AGUSTUS 2017 | 06:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menggelar Seminar Nasional dengan tema 'Peran Remaja Dalam Pembangunan dan Bonus Demografi' di Universitas Trilogi, Jalan TMP Kalibata No. 1, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8).

Mukroni yang mewakili pengurus KMA-PBS DKI menyampaikan, KMA-PBS DKI mempunyai kajian edukatif terhadap kehidupan remeja dan pelatihan kewirausahaan.

"Seperti seminar nasional ini yang pesertanya rata-rata mahasiswa, KMA-PBS DKI juga akan menjajaki kerjasama dengan beberapa kampus untuk membuat kantin-kantin sebagai usaha organisasi ini," jelasnya.


Dengan berjalannya kegiatan ini, Mukroni mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, sehingga acara tidak ada hambatan sampai selesai.

Prof. dr. Fasli Djalal yang menjadi keynote speaker dalam seminar itu menyampaikan bahwa bonus demografi akan tercapai jika bangsa berhasil membangun sumber daya manusianya.

"Esensi dari pembangunan bangsa itu adalah manusianya," ujar Fasli di hadapan ratusan peserta. Untuk diketahui, Fasli adalah salah satu alumni PBS.

Lanjut dia, peran usia produktif merupakan kunci utama dalam meraih bonus demografi, termasuk di dalamnya peran pemuda dan remaja.

"Jika kualitas remaja diabaikan akan dapat menghilangkan bonus demografi, bahkan bisa menjadi malapetaka," papar Fasli mengingatkan.

Dia mengajak para remaja, mahasiswa dan pemuda ikut andil dalam meraih bonus demografi, jangan sebaliknya, menjadi beban negara.

Dipaparkannya, salah satu hambatan dalam meraih bonus demografi adalah masalah seks pranikah dan pernikahan dini, dimana Indonesia tertinggi kedua di Asean terkait masalah ini. Sehingga terjadi KDRT, lemahnya ekonomi, perceraian, dan gangguan kesehatan.

Disamping itu, Fasli juga berharap tenaga kerja harus didominasi lulusan perguruan tinggi. Karena saat ini, tenaga kerja Indonesia hanya sekitar 7 persen tamatan sekolah tinggi, sementara 22 persen lulusan sekolah menengah, dan SD termasuk tidak sekolah sebanyak 70 persen.

"Ini menunjukkan, angka pengangguran masih didominasi tamatan perguruan tinggi," tutupnya.

Seminar dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Pemprov DKI Jakarta, Dien Emmawati. Dia mengaku bangga dengan kegiatan ini, karena pesertanya adalah mahasiswa yang akan menjadi generasi masa depan.

"Mahasiswa sebagai insan pemikir akan memberikan sumbangsih riil dan contoh kepada masyarakat terkait dengan ketahanan keluarga, dan keluarga yang sejahtera," harap Dien.

Dia pun menghimbau kepada peserta agar belajar dengan sunggguh-sungguh, agar kelak memiliki pekerjaan yang baik.

"Kepada semua peserta, belajar dengan baik dan memiliki pekerjaan baik. Jangan sampai ada pernikahan dini yang dapat menjadi permasalahan bangsa," tutupnya.

Seminar Nasional 'Peran Remaja Dalam Pembangunan dan Bonus Demografi' KMA-PBS DKI dihadiri Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masa jabatan 2013-2015, Prof. dr. Fasli Djalal; Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Pemprov DKI Jakarta, Dien Emmawati; Waka Puskesad, BrigJend TNI. dr. Untung Sunardo; Rektor Triologi, Wakil Ketua DPP KMA-PBS, dan Suaib Didu. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya