Berita

Venezuela/Net

Dunia

Venezuela: Sanksi Terbaru AS Bentuk Agresi Terburuk Dalam 200 Tahun Terakhir

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 | 15:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Venezuela mengecam sanksi baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Sanksi terbaru AS itu diterapkan Jumat (25/8), dengan menyasar sektor energi Venezuela. Pemerintahan Donald Trump mengeluarkan perintah yang melarang orang Amerika melakukan transaksi dengan hutang baru dan ekuitas yang dikeluarkan oleh pemerintah Venezuela dan oleh perusahaan minyak negara, PDVSA.

Gedung Putih mengatakan bahwa tindakan tersebut diambil dengan sangat hati-hati debagai bentuk penolakan pada kediktatoran Presiden Nicholas Maduro.


Menurut Penasihat Keamanan Nasional Trump, H.R. McMaster, Amerika Serikat akan terus meningkatkan tekanan pada Venezuela sampai hak dan demokrasi warga negaranya dipulihkan sepenuhnya.

Namun demikian, dalam sanksi tersebut, pengecualian akan dilakukan untuk transaksi tertentu antara AS dan Venezuela, termasuk ekspor minyak dan impor yang melibatkan Citgo, unit Amerika PDVSA, serta pembiayaan untuk usaha kemanusiaan.

Menanggapi sanksi terbaru itu, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengecam tindakan tersebut.

"Sanksi keuangan hari ini adalah agresi terburuk terhadap Venezuela dalam 200 tahun terakhir," sebutnya.

Ia menilai bahwa Amerika Serikat mencoba untuk mempromosikan sebuah krisis kemanusiaan di Venezuela.

"Kami akan melindungi rakyat kita dan demokrasi kita dengan segala cara yang kita miliki," sambungnya seperti dimuat Russia Today. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya