Berita

Foto/Net

Hukum

Kasus Saracen, Polisi Akan Panggil Semua Pihak Yang Diduga Terlibat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 | 11:11 WIB | LAPORAN:

. Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Sulistyo Pudjo Hartono mengaku pihaknya berlaku berhati-hati dalam mengungkap kasus kelompok Saracen.

Saracen adalah sindikat (jaringan) yang menyebar konten kebohongan (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial.

"Kita berusaha untuk tidak gegabah menunjuk siapa-siapa yang ada dalam file yang kita punya. Karena ini kita mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Pudjo dalam diskusi bertajuk 'Saracen dan Wajah Medsos Kita' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8).


Untuk itu, ia mengatakan penyidik akan memanggil semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai Dewan Penasihat atau Dewan Pembina Saracen.

"Kepada orang-orang yang disebutkan dalam jaringan tersebut, apakah pembina atau penasihat dan lain-lain, tentu saja akan kita panggil untuk dicocokkan, apakah benar posisi beliau-beliau atau orang-orang yang disebutkan tersebut sesuai dengan yang ada dalam jaringan itu," tegas Pudjo.

Pudjo juga mengaku pihaknya sudah memegang daftar nama-nama yang diduga terlibat dalam kelompok Saracen.

"Tentu saja nama itu kan ada. Bahkan sebagian sudah beredar dalam media sosial dan itu tentu saja kita tidak bisa langsung, kita harus cek kepada para pelaku maupun kepada orang-orang tersebut yang ada dalam info digital tersebut. Akan kita mintai keterangan," tegasnya.

Beredar, salah satu pihak yang masuk dalam daftar struktur organisasi Saracen, dalam Dewan Pembina adalah pengacara senior, Eggy Sudjana. Ketua sindikat Saracen Cyber Team yang bernama JAS (Jasriyadi) sendiri membantah keterlibatan Eggy Sudjana. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya