Berita

Bisnis

Menteri Harus Kompak Wujudkan BPP Sesuai Visi Nawacita

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 | 06:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sudah semestinya  Indonesia memiliki Badan Penerimaan Pajak (BPP). Pembentukan badan yang secara khusus akan menampung uang pajak itu merupakan salah satu upaya mewujudkan visi Nawacita Presiden Joko Widodo dalam membenahi sektor penerimaan negara.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun, dalam seminar nasional ‘Keterbukaan Data dan Informasi Perpajakan dalam Rangka Terwujudnya Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak’ yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bali dan Fakultas Ekonomi  Universitas Warmadewa di Denpasar (Jumat, 25/08).

Misbakhun mengatakan, para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Kerja memang harus kompak untuk mewujudkan BPP. Pasalnya, terdapat berbagai alasan sehingga Indonesia perlu punya BPP.


Menurut Misbakhun, efisiensi, efektivitas dan kualitas otoritas penerimaan negara sangat berpengaruh pada iklim investasi dan pengembangan sektor privat. Di banyak negara, katanya, otoritas pajak dan bea cukai kerap menempati urutan atas dalam korupsi.  Namun, ada hal lain yang juga menjadi alasan penting pembentukan badan penerimaan pajak.

"Aktivitas bisnis makin canggih dan para pelaku penggelapan pajak jika makin lihai," ujarnya.

Lebih lajut Misbakhun mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan adalah bagian dari reformasi perpajakan. Dalam Perppu itu, Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

"Untuk itu, otonomi yang lebih pada otoritas pajak adalah kebutuhan. Tanpa menjadikan otoritas pajak otonom, timbul masalah kredibilitas dalam reformasi administrasi pajak," kata Misbakhun.

Misbakhun menyatakan banyak negara yang meyakini peningkatan otonomi kelembagaan dapat mengatasi masalah administratif dan tata kelola. Otonomi itu akan menghapus inefisiensi organisasi dan mendorong aparat memberikan pelayanan yang adil dan efektif pada masyarakat. Di sisi lain, otonomi lembaga itu akan menyelesaikan masalah seperti gaji rendah, pegawai berkualitas rendah, rendahnya retention rate dan rekrutmen berbasis nepotisme.

“Intervensi politik dapat diselesaikan melalui peningkatan independensi dalam hubungannya dengan cabang eksekutif. Sementara pembiayaan yang memadai dapat disediakan melalui penerapan formula dari sektor privat atau jaminan yang lain,” katanya.

Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu menambahkan, otoritas pajak semiotonom pertama secara umum mengambil model dari bank sentral. Namun, World Bank memberikan catatan bahwa otoritas pajak tidak dimaksudkan untuk menjadi otonom sebagaimana bank sentral.

Tapi, World Bank juga menegaskan bahwa otoritas yang otonom itu tak juga bersifat tergantung pada garis kementerian. Karena itu digunakan istilah semi-otonom. Otoritas pajak semi otonom itu berbeda dari badan pemungutan pajak tradisional. Sebab, ada ebebasan yang lebih tinggi pada aspek administratif dan pengelolaan keuangan.

"Desain kunci yang menjadi ciri otoritas pajak semi otonom adalah karakter legal, struktur tata kelola, mekanisme pembiayaan, sistem kepegawaian, dan relasi akuntabilitas," demikian Misbakhun. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya