Berita

Komnas HAM/net

Hukum

Panggil Komnas HAM, Pansus: Mereka Bungkam Liat Pelanggaran KPK

JUMAT, 25 AGUSTUS 2017 | 11:05 WIB | LAPORAN:

Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dasar pemanggilan terebut karena selama ini tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK tak diperbolehkan didampingi oleh pengacara.

Wakil Ketua Pansus KPK, Teuku Taufiqulhadi membenarkan itu. Dia mengatakan bahwa Komnas HAM akan dipanggil dalam waktu dekat ini.

"Komnas HAM memang saat ini akan ada pemilihan dan dalam waktu dekat akan ada komisioner yang baru. Setelah itu, bukan tidak mungkin kita akan panggil Komnas HAM untuk mintakan pendapatnya dalam konteks ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8).


Politisi Partai Nasdem ini mengaku memiliki keyakinan bahwa Komnas HAM akan melihat dengan jelas bahwa memang ada pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan KPK.

"Saya yakin mereka dengan senang hati datang dan menyampaikan pendapat mereka tentang pelanggaran HAM yang dilakukan KPK," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku bahwa nantinya dia akan menanyakan langsung ke Komnas HAM, terkait mereka yang selama ini seakan bungkam melihat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh komisi anti rasuah.

"Saya juga mempertanyakan Komnas HAM bungkam selama ini," tegasnya.

Padahal kata dia, pengiat HAM yang ditemuinya memiliki satu pendapat bila seseorang tidak diberikan kesempatan untuk didampingi pengacara, maka itu pelanggaran HAM berat karena belum dinyatakan bersalah dihilangkan.  

"Karena itu pelanggaran HAM dan kita sudah ratifikasi tentang HAM. Tetapi Komnas HAM yang baru bisa memberikan perhatian dan bersuara terhadap KPK," pungkasnya.[san]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya